"Lapor ke Saya, Kalau Ada Yang Nagih" 7 Kecamatan Ini Digratiskan Tagihan PDAM, Ini Alasanya

SRIPOKU.COM, MURATARA - Masyarakat yang menjadi pelanggan PDAM di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) diminta tidak usah membayar tagihan.

Itu perintah Bupati Muratara Devi Suhartoni di awal jabatannya memimpin daerah berjuluk Bumi Beselang Serundingan ini. 

Kebijakan itu berlaku di 7 kecamatan atau seluruh Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu kota Kecamatan (IKK) di Muratara. 

"Sudah saya sampaikan, nanti ada surat edaran bahwa seluruh pelanggan PDAM di seluruh kecamatan tidak usah bayar," kata Bupati Muratara Devi Suhartoni, Selasa (2/3/2021).

Dia menegaskan bila masih ada petugas SPAM IKK Muratara menagih pembayaran PDAM, masyarakat diminta segera melapor. 

"Kalau masih ada yang nagih PDAM jangan bayar, lapor ke saya, atau bapak wakil bupati, atau camat, lurah, kepala desa, nanti kami panggil yang nagih," tegasnya. 

Baca juga: BUPATI Devi Bikin ASN dan TKS Lari Terbirit-birit, Perintahkan Seluruhnya Harus Menetap di Muratara

Baca juga: Daftar Nama Bupati Muratara, Sejak Pemekaran 2013 Hingga Sekarang, Berikut Nama-namanya

Jangan lupa subscribe, like dan share channel Youtube Sriwijayapost di bawah ini:

Devi menyebutkan, pembebasan atau penggratisan tagihan PDAM tersebut bukan untuk selamanya.

Tetapi digratiskan mulai dari tagihan bulan Februari 2021 sampai batas waktu tertentu.

Devi menjelaskan Pemkab Muratara akan membenahi terlebih dahulu SPAM IKK Muratara di seluruh kecamatan. 

Dinas terkait juga diminta mendata ulang pelanggan PDAM, dan kebutuhan air bersih di masing-masing kecamatan.

"Kita akan benarin dulu semua SPAM IKK Muratara terutama di ibu kota kabupaten, jumlah pelanggannya berapa, kebutuhan air bersih berapa," jelas Devi. 

Dia menilai tata kelola, administrasi, dan manajemen SPAM IKK Muratara di seluruh kecamatan belum terdata dengan baik.

Ditambah lagi pelayanan dan kualitas air yang disalurkan dari SPAM IKK Muratara belum memuaskan masyarakat sebagai pelanggan.