Breaking News:

Tanggapan Wagub Sumsel Mawardi Yahya dan Ketua Komisi IV DPRD Sumsel Terkait Perpres Minuman Keras

Jangan sampai minuman keras dijual bebas apalagi diatur secara khusus melalui sebuah peraturan presiden itu kita sangat tak sependapat

SRIPOKU.COM/RESHA
Wagub Sumsel Mawardi Yahya 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal menuai kontroversi.

Mengingat Perpres itu melegalkan produksi minuman keras (miras), namun dengan berbagai syarat tertentu.

Menyikapi hal tersebut, pihak eksekutif dan legislatif di provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menolak keras, jika penjualannya dilakukan di seluruh tempat.

Menurut Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, jika memang ada rencana pelegalan tersebut diharapkan tetap dengan aturan yang ketat untuk penjualannya ke masyarakat.

"Harus tetap sesuai aturan, dimana tempatnya harus saklek, mungkin ada tempat-tempat. Jangan di pinggir jalan juga dijual dan dipertontonkanlah tapi harus di tempat tertentu," kata Mawardi, Senin (1/3/2021).

Hal senada diungkapkan pihak legislatif yang disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Sumsel MF Ridho, jika adanya pelegalan miras tersebut dinilai tak tepat.

"Faktanya akibat miras ini merupakan cikal bakal dari terjadinya berbagai macam tindak kejahatan.

Apalagi jika sampai ini dilegalkan bakal menimbulkan banyak jatuhnya korban," tegas Ridho.

Serta Jangan lupa Like fanspage Facebook Sriwijaya Post di bawah ini:

Khusus di Sumsel, diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Sumsel ini, jika peredaran miras tidak bertentangan dengan aturan dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda) yang di antaranya mengatur penjualan miras dengan kadar alkohol tertentu dan diperjualbelikan di tempat tertentu perlu lebih disosialisasikan lagi kepada masyarakat.

Halaman
12
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved