Covid 19
TNI-Polri di Kelurahan dan Desa Dikerahkan untuk Cegah Penularan Covid-19
Kementerian Kesehatan akan melibatkan petugas TNI dan Polridi tingkat kelurahan dan desa untuk percepatan mencegah penularan Covid-19.
Budi mengatakan, kementerian sudah melakukan rapat dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Selasa (9/2) pagi. Berdasarkan hasil rapat, seluruh Babinsa dan Babinkamtibnas bakal dilatih melakukan tracing guna membantu proses testing di lapangan.
"Mereka diajari bagaimana melakukan tracing, begitu ada kontak erat kita kasih target mereka bisa nggak 15-30 orang dalam 2 minggu sebelumnya di terindentifikasi dalam 72 jam di-trace. Begitu sudah dapat orang-orang ini harus segera dites, tesnya harus dengan tes antigen supaya cepat, itu akan kita distribusikan ke puskesmas," tandas Budi.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, menyatakan mendukung langkah Menkes untuk menggenjot pelaksanaan testing dan tracing Covid-19. Dampaknya akan terjadi peningkatan angka kasus aktif Covid-19, dan Charles meminta agar masyarakat tidak panik.
"Peningkatan kasus aktif ini hendaknya tidak membuat masyarakat panik. Karena justru dengan testing dan tracing yang jauh lebih masif, kondisi rill penyebaran Covid-19 di masyarakat bisa tergambar dengan jelas, sehingga pemerintah bisa menyusun strategi penanggulangan yang benar," ujar Charles.
Politikus PDI Perjuangan itu menuturkan bahwa patut diakui angka kasus Covid-19 yang tercatat selama ini berdasarkan tes PCR, bukanlah angka riil. Artinya, kata dia, realita jumlah angka positif di lapangan bisa jauh lebih tinggi. Hal ini terbukti dengan Positivity Rate yang tergolong tinggi sekali, bahkan sempat mencapai 30% lebih pada Januari lalu, atau 6 kali lipat dari standar WHO sebesar 5%.
"Angka tidak riil ini yang juga membuat pemetaan di lapangan menjadi tidak akurat, sehingga kebijakan penanganan menjadi kurang efektif," jelas Charles.
"Keberanian Menkes belum lama ini yang mengakui testing selama ini salah secara epidemologi, juga patut diapresiasi. Oleh karenanya, langkah perbaikan Menkes yang akan menggenjot testing dengan metode swab antigen terhadap 15-30 orang kontak erat per kasus aktif dalam waktu 72 jam, harus didukung," imbuhnya.
Menurutnya, langkah yang diambil Menkes sudah membuahkan hasil baik di India yang berpenduduk 1,4 miliar. Pada September 2020, dengan metode tersebut, India memiliki kasus baru 100.000 per hari. Namun empat bulan kemudian terjun bebas ke 9.000-an atau terendah dalam 8 bulan terakhir.
"Kami berharap dengan metode testing dan tracing baru, yang berjalan simultan dengan program vaksinasi, bisa meredam penyebaran Covid-19. Tidak boleh ada euforia ataupun kelonggaran protokol kesehatan sebelum Covid-19 benar-benar hilang dari Indonesia," pungkas Charles.
Terpisah, sebanyak 29.736 personel Babinsa, Babinpotmar, dan Babinpotdirga dikerahkan untuk mendukung program PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di tujuh provinsi di Jawa-Bali.
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memimpin Apel Gelar Kesiapan Tenaga Vaksinator dan Tracer Covid-19 di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. "TNI akan mengerahkan 27.866 Babinsa, 1.768 Babinpotmar, dan 102 Babinpotdirga di 7 provinsi di Jawa-Bali melaksanakan PPKM Skala Mikro,” kata Hadi.
Sebelum diterjunkan di wilayah kerjanya, masing-masing akan diberi pelatihan menjadi tracer (pelacak) Covid-19. Selain itu, mereka akan bertugas sebagai penegak disiplin protokol kesehatan.
Hadi menyampaikan, Babinsa yang merupakan ujung tombak TNI di masyarakat dapat menjadi agen pencegahan, pendeteksian dan penanggulangan terhadap Covid-19 di Desa.
“Sebanyak 475 personel TNI yang hari ini dilatih akan menjadi pelatih bagi lebih dari 27.000 Babinsa lainnya yang ada di Jawa dan Bali yang akan melaksanakan PPKM Skala Mikro,” kata Hadi.
TNI juga akan melatih sebanyak 10 ribu personel untuk menjadi vaksinator terverifikasi untuk mendukung program vaksinasi covid-19 nasional.