Penguasa Militer tak Pernah Menduga Jutaan Rakyat Myanmar Berani Turun ke Jalan Protes Kudeta

SRIPOKU.COM - Gelombang protes yang dilakukan ratusan ribu hingga jutaan rakyat Myanmar membuat Penguasa Militer tak menyangka.

Rakyat Myanmar bahu membahu turun ke jalan berani secara terang terangan memprotes atas aksi kudeta militer.

Aksi turun ke jalan ini membuat penguasa tak menyangka, mungkin tidak masuk dalam hitungan para pengkudeta.

Sejumlah kudeta militer sebelumnya memang rakyat Myanmar tidak bereaksi berlebihan.

Namun, kali penguasa militer Myanmar harus memberlakukan jam malam untuk meredam aksi protes atas kudeta.

Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengatakan militer akan mengadakan pemilihan dan menyerahkan kekuasaan kepada partai pemenang.

Penguasa militer baru Myanmar telah memberlakukan jam malam di dua kota terbesar di negara itu dan melarang pertemuan lebih dari lima orang, karena mereka berusaha untuk menghentikan protes yang berkembang terhadap kudeta militer minggu lalu.

Keputusan yang dikeluarkan pada hari Senin datang ketika Jenderal Senior Min Aung Hlaing, dalam pidato yang disiarkan televisi kepada bangsa, meminta publik untuk memprioritaskan fakta dan bukan perasaan dan mengulangi klaim bahwa ada penyimpangan dalam pemilihan November yang diabaikan, dikutip Al Jazeera, Senin (8/2/2021).

Pernyataan penguasa militer itu adalah yang pertama sejak dia memimpin kudeta terhadap pemerintah terpilih pemimpin de facto Aung San Suu Kyi pada 1 Februari, sebuah tindakan yang telah memicu protes luas dan memicu kecaman internasional.

Tentara telah mengumumkan keadaan darurat satu tahun dan pada hari Senin mengumumkan langkah-langkah pembatasan baru, termasuk larangan demonstrasi dan pertemuan lebih dari lima orang, bersama dengan prosesi bermotor.

Darurat militer juga diberlakukan di beberapa bagian Yangon dan Mandalay serta kota-kota lain di Myanmar, negara yang sebelumnya diperintah oleh militer selama 49 tahun setelah kudeta tahun 1962.

Juga pada hari Senin, otoritas militer memperingatkan tindakan terhadap pengunjuk rasa, mengatakan telah terjadi pelanggaran hukum dan ancaman kekerasan oleh kelompok-kelompok yang "menggunakan alasan demokrasi dan hak asasi manusia".

“Tindakan harus diambil sesuai dengan hukum dengan langkah-langkah efektif terhadap pelanggaran yang mengganggu, mencegah dan menghancurkan stabilitas negara, keamanan publik dan supremasi hukum,” kata pernyataan yang dibacakan oleh penyiar di MRTV yang dikelola negara.

Para jenderal sebelumnya telah mencoba untuk membenarkan pengambilalihan mereka atas dasar penipuan pemilu dan telah menjanjikan pemilihan baru.

Min Aung Hlaing menegaskan kembali posisi itu dalam pidatonya pada hari Senin, mengatakan pemerintah militer akan membentuk "demokrasi yang benar dan disiplin" yang berbeda dengan era pemerintahan militer sebelumnya.