JOKOWI Tak Mau Pilih Partai Ini, Jika Mau Kudeta: Denny Siregar Sebut Tak Menguntungkan

Putra sulung Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengatakan gerakan politik tersebut mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat.

Secara terang-terangan, AHY menyebut, gerakan ini melibatkan lima orang, di mana empat orang ada atau pernah bergabung dengan Partai Demokrat.

Sementara satu orang lainnya adalah pejabat penting pemerintahan atau orang dalam lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY.

Terkait keterlibatan pejabat penting itu, AHY mengaku sudah berkirim surat kepada Jokowi untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi.

Apalagi, gerakan ini dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.

"Saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY.

Masih dalam konferensi pers itu, AHY juga mengungkapkan, informasi tersebut berdasarkan laporan dan aduan dari para pimpinan dan kader Partai Demokrat.

Mereka melapor karena merasa tidak nyaman bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.

Ia menyebutkan, gerakan politik untuk merebut paksa kepemimpinan Partai Demokrat itu dilakukan secara sistematis.

AHY juga mengatakan, pengambilalihan posisi ketua umum Partai Demokrat akan dijadikan akan kendaraan dalam Pemilu 2024.

"Pengambilalihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," kata AHY.

Masih dalam pidatonya, AHY mengungkapkan 'modus' yang rencananya dipakai untuk mengganti Ketua Umum Partai Demokrat secara paksa.

Yaitu dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa atau KLB.

Para pelaku gerakan, lanjut AHY, menargetkan 360 orang para pemegang suara agar memenuhi syarat dilaksanakannya KLB.