TERENDUS Ada Aliran Dana Gerakan Kudeta Demokrat: Setiap DPC Dijanjikan Rp 100 Juta

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengungkapkan, ada aliran dana yang disebarkan kepada DPC untuk menggerakkan ambil alih paksa Partai Demokrat.

Herman menyatakan, partainya masih melakukan pendalaman soal adanya aliran dana tersebut.
"Pertemuan terakhir tentu kami juga berkoordinasi dengan dewan kehormatan partai dan mahkamah partai dalam 1 sampai 2 minggu ini akan bekerja kemudian berita acara untuk yang sudah dipanggil," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Dalam prosesnya, Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai Demokrat melakukan pemeriksaan terhadap DPC yang menerima aliran dana tersebut.

Adapun aliran dana yang dijanjikan berkisar Rp100 juta.

Dana tersebut sudah disebar dan diberikan kepada beberapa DPC Partai Demokrat dalam satu minggu terakhir.

"Kepada DPC janjinya 100 juta per DPC. Bahkan beberapa DPC sudah diberikan uang. Sudah disebarkan," ujarnya.

Atas dasar itu, mendasari Partai Demokrat mengungkapkan adanya upaya pengambilalihan partai secara paksa, hingga kemudian menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Makanya itulah sistem pertahanan kami dan kami tidak mungkin kemudian antisipasi dan menjadi persoalan," katanya.

Mantan politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengatakan, pernah diminta kader Partai Demokrat untuk membujuk Moeldoko menjadi Ketua Umum Demokrat.

"Mereka cerita ke saya, kan saya dekat dengan Pak Moeldoko. Mereka bilang, abang dong bantu biar Pak Moeldoko mau jadi ketua umum, kalau mau, kami mau melakukan KLB (Kongres Luar Biasa)," ujar Ruhut Sitompul saat dihubungi, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Menurutnya, permintaan tersebut disampaikan secara langsung saat dirinya berkunjung ke daerah dan ada juga kader daerah yang menghubungi lewat telepon.

"Bahkan mereka bilang, abang baliklah (ke Demokrat), saya bilang tidak bisa, saya sudah jadi kader PDI Perjuangan," ucap Ruhut.

Ruhut melihat, sebagian kader yang ada di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat, menginginkan adanya KLB karena mengeluh dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Keluhan kader daerah, kata Ruhut, tidak berani disampaikan secara langsung ke DPP Demokrat, tetapi hanya bisa curhat kepada dirinya dan senior lainnya yang saat ini ada empat faksi ingin adanya KLB.

"Memang betul ada empat faksi itu. Tapi sekarang saya kaget, faksi ini bergabung dan menjadikan AHY musuh bersama, mereka datang ke saya juga, menyampaikan keluhan daerah soal macam-macam," kata Ruhut.