Di Mata Riezky Aprilia dari Komisi IV DPR RI Terkuak Butuh Ratusan Dump Truck untuk TPA Sukawinatan

Laporan wartawan Sripoku.com, Rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukawinatan menjadi sorotan dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang sudah overload.

Anggota Komisi IV DPR RI, Riezky Aprilia, mengatakan ada tiga tim yang ikut berkunjung ke provinsi Sumatera Selatan.

Dengan dua objek fokus dari Komisi IV DPR RI, yakni kondisi TPA Sukawinatan dan Pasar Ikan Modern (PIM) 

Untuk TPA Sukawinatan, Komisi IV menyoroti terkait kapasitas penampungan TPA Sukawinatan dan apakah instrumen penunjangnya telah memenuhi untuk membantu sirkulasi peredaran sampah yang ada hingga tidak memicu pencemaran lingkungan.

Baca juga: Waspada Hujan dan Angin Kencang, BMKG : Hindari Bangunan dan Pohon Tua, Rawan Roboh

Sesuai dengan penyampaian dari dinas terkait, maka permasalahan sarana dan prasarana yang masih kurang menjadi usulan dari Pemerintah daerah.

"Ternyata alat seperti dump truck yang sudah tidak sesuai sehingga perlu back up baru, butuh ekskavator, dll yang diusulkan.

Kita coba dorong ini ke pemerintah pusat agar bisa segera terealisasi," katanya, Kamis (28/1/2021)

Riezky mengatakan, idealnya kebutuhan dump truck guna mengangkut sampah ke TPA sebanyak 180 dump truck, namun saat ini baru tersedia 60 unit atau sekitar 30 persenan. 

"Apakah ini semua terpenuhi, belum tentu. Tapi tetap akan kita coba dorong.

Apalagi kondisi sekarang keterbatasan karena Covid-19, dimana pemerintah masih fokus untuk penanganan pasca pandemi," katanya.

Baca juga: Gejala Pilek & Pusing Dirasakan Donna Agnesia Saat Positif Covid-19, Ini Kondisi Tubuh Istri Darius

Meski begitu kata Riezky, Komisi IV tetap komitmen agar permasalahan sampah baik sampah organik, non organik, sampah medis dan non medis tidak mencemari lingkungan. 

Oleh karena itu, butuh dukungan dari masyarakat sebab permasalahan sampah ini tidak akan selesai di tangan pemerintah saja kalau masyarakat tidak merubah pola. 

"Dengan jumlah penduduk dan sampah tidak berimbang, bukan hanya di Palembang tapi hampir semua wilayah lain.

Besar harapannya, apa yang bisa coba kita dorong secara bertahap. Ini butuh sinergi Pemkot, Provinsi dan Pemerintah pusat.