Pemerintah Jamin Vaksin Gratis untuk Karyawan Perusahaan Swasta

SRIPOKU.COM -- Permintaan vaksinasi mandiri dari perusahaan untuk karyawannya, tetap menjamin diberikan secara gratis kepada seluruh karyawan perusahaan. Pemerintah saat ini sedang merancang regulasi pemberian vaksin mandiri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato mengatakan, pemerintah masih merancang regulasi vaksin mandiri yang sifatnya berbayar. Regulasi vaksin mandiri tersebut akan mengatur pembelian vaksin oleh perusahaan atau industri untuk diberikan kepada karyawannya secara gratis.

"Dengan persiapan untuk akselerasi vaksin, di mana akselerasi melalui program mandiri sedang dipersiapkan regulasinya. Karena itu akan mengatur pembelian oleh sektor-sektor industri tertentu, dan itu akan diberikan kepada karyawan secara gratis juga," kata Menko Airlangga Hartarto usai rapat terbatas dengan Presiden, Kamis (21/01/2021).

Baca juga: Pemerintah Harap Herd Imunity Bisa Tercapai Lewat Program Vaksin Gratis

Baca juga: 5 Rumah Sakit BUMN di Sumsel Bakal Sediakan Vaksin Mandiri Covid-19, Harga Sekali Suntik Rp 1 Juta

Airlangga mengatakan, salah satu aturan yang sedang digodok yakni sumber atau merk vaksin mandiri. Vaksin tersebut harus berbeda dengan vaksin yang gratis.

"Jadi ada beberapa hal yang terkait teknis akan dipersiapkan dan itu juga dimintakan agar sumber daripada vaksinnya berbeda dari vaksin yang gratis," katanya.

Presiden Joko Widodo memberi sinyal lampu hijau terkait wacana vaksin mandiri bagi pengusaha. Opsi pemberian vaksin mandiri bisa dilakukan, selama tujuannya mempercepat program vaksinasi secara nasional.

"Pengusaha menyampaikan ke saya 'Pak bisa tidak vaksin mandiri'. Ini yang baru akan kita putuskan karena kita memang perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya, apalagi biayanya ditanggung oleh perusahaan sendiri, kenapa tidak?" kata presiden seperti dikutip Tribunnews.com.

Baca juga: Pemerintah Didesak Agar Perbanyak Vaksin Gratis Untuk Rakyat

Meski begitu, Jokowi meminta isu ini harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi polemik. "Mungkin bisa diberikan asal merk vaksinnya berbeda. Tempat untuk melakukan vaksin juga berbeda. Bisa dilakukan," kata Jokowi.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pemerintah akan melibatkan rumah sakit swasta dalam proses vaksinasi Covid-19. Ia mengatakan, hal itu sebagai upaya untuk mencapai target Presiden Jokowi yang meminta vaksinasi rampung dalam 12 bulan.

"Kami sudah ajukan yang sudah diputuskan kami akan bekerja sama dengan Rumah Sakit Swasta, mana kita punya sekitar 10 ribu Puskesmas, kalau Rumah Sakit TNI Polri sama pemerintah itu mungkin 500-an, kalau ditambah dengan Rumah Sakit Swasta akan menjadi 3 ribuan yang akan kita pakai sebagai outlet-outle untuk vaksinasi," kata Budi.

Untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi sampai ke daerah-daerah yang memiliki fasilitas kesehatan terbatas, pemerintah berencana melakukan vaksinasi Covid-19 masal.

"Untuk beberapa daerah yang kita lihat masih terlampau panjang program vaksinasi yang kita akan melakukan intervensi program vaksinasi massal mungkin kita datang ke Stadion, kita datang ke sekolah, gedung pertemuan untuk melakukan injeksi vaksinasi massal ke beberapa daerah-daerah," kata Budi Sadikin.

Kementerian Kesehatan ,membuka berbagai kemungkinan melibatkan semua pihak untuk merampungkan vaksinasi ini.

"Vaksinasi ini secepatnya-cepatnya, sebanyak-banyaknya, semurah-murahnya anggaran negara. Any program masuk ke sana kita, okay. Tapi ada catatan jangan sampai seperti yang terjadi di negara kaya, golongan kaya, dapat vaksin duluan dibandingkan dengan orang yang tidak mampu. Sekali lagi ini sifatnya sangat sosialis ini bukan yang sesuatu yang sangat individualis," kata Menkes.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan, wacana vaksin mandiri memang sangat diperlukan, hanya saja prosesnya masih butuh persetujuan DPR dan Kementerian Kesehatan. Opsi vaksin berbayar ini bukan sebagai prioritas, tetapi perlu disediakan asalkan berbeda merek dengan yang disediakan pemerintah.