Menko Airlangga Hartarto: Pemerintah Optimis Pertumbuhan Ekonomi Menuju Tren Positif Tahun 2021

Laporan wartawan Sripoku.com, Maya Citra Rosa

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Sejak bulan November 2020 lalu, situasi perekonomian Indonesia dari berbagai sektor mulai menunjukkan tren positif. 

Hal ini juga karena adanya kabar vaksinasi yang akan segera dilakukan pada awal tahun 2021.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto mengatakan, hal ini dilakukan sebagai bentuk penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi Indonesia. 

Dalam penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan akses perencanaan vaksinasi bagi 182 juta jiwa rakyat Indonesia, dan ditargetkan dapat diselesaikan dalam satu tahun. 

"Banyak sektor yang menunjukkan tren positif, mulai dari perdagangan, perbankan, UMKM, ekspor dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) serta nilai tukar rupiah menguat," ujarnya, dalam wawancara khusus Tribun Network dengan Menko Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, Kamis (7/1/2021).

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini juga mengatakan, pemerintah optimis target pertumbuhan ekonomi 5 persen pada tahun 2021 tercapai. 

Vaksinasi diwajibkan bagi warga Indonesia yang memenuhi syarat, saat ini pemerintah masih menungu sertifikasi izin BPOM sebelum melakukan vaksinasi yang sudah disiapkan di masing-masing provinsi. 

Vaksinator juga sudah dilatih, mereka adalah tenaga kesehatan yang sudah biasa melakukan imunisasi.

Sehingga tidak perlu mengirim vaksinator dari satu wilayah ke wilayah lainnya. 

Akibat pandemi yang tidak terprediksi ini, setidaknya ada 7,9 juta pengangguran, 2,1 juta korban PHK, dan 1,4 juta pegawai dirumahkan. 

Sedangkan ada 3 juta lulusan baru, yang mana lapangan kerja dapat terbuka jika perekonomian dapat naik setidaknya 5 persen. 

Langkah awalnya, 2,5 juta pekerja dapat terserap jika didorong melalui digitalisasi dengan syarat mudahnya akses membuka usaha dan lapangan pekerjaan.

Pemerintah juga melakukan PSBB Jawa dan Bali, namun tidak menutup semua akses (lockdown) di wilayah yang aman dari Covid-19.

Menurutnya selama ini tidak ada istilah lockdown yang diberlakukan oleh pemerintah, karena akan berdampak pada kontraksi pada perekonomian Indonesia.