Rekening Diblokir

Rekening Bank Milik FPI Diblokir, Isinya Rp1 Miliar

Rekening bank atasnama FPI berisi tabungan Rp1 miliar diblokir, namun kepolisian menyatakan tidak mengetahui karena bukan kewenangan Polri.

Editor: Sutrisman Dinah
Tangkap Layar Kompas TV
Mahfud MD didampingi sejumlah pejabat tinggi negara dalam konferensi pers penghentian seluruh kegiatan Front Pembela Islam (FPI), Rabu (30/12/2020). 

SRIPOKU.COM --- Rekening bank atasnama Front Pembela Islam (FPI) diblokir, setelah dinyatakan sebagai organisasi terlarang pekan lalu. Organisasi kemasyarakatan ini, sejak 30 Desember lalu, dilarang berkegiatan dan melaksanakan aktivitas, termasuk dilarang menggunakan logo dan simbol ormas Islam tersebut.

Tim kuasa hukum FPI, Ichwanudin Tuankotta mengatakan, saldo rekening tabungan itu mencapai Rp1 milIar. Pemblokiran rekening itu diketahui terjadi setelah pemerintah membubarkan dan menetapkan FPI sebagai organisasi terlarang.

"Benar diblokir, jumlahnya satu rekening," kata Ichwanudin di Jakarta kepada Tribunnews, Senin (4/1/2021).

Ichwanuddin tidak menjelaskan rekening tersebut dibuka di bank mana. Di dalam rekening tersebut, kata Ichwanudin, ada nominal uang sekitar Rp 1 milyar.

Baca juga: BEM UI Desak Negara, Cabut SKB 6 Menteri Soal Pelarangan FPI, Khawatirkan Maklumat Kapolri

Baca juga: Ini Penjelasan Polri Soal Maklumat Kapolri, Tentang Konten yang Dilarang Disiarkan Perihal FPI

"Sekitar Rp 1 milIaran," kata Ichwanudin. Ia tetap berharap dan kemungkinan FPI akan melakukan upaya-upaya agar uang tersebut bisa ditarik.

Sekretaris Umum dan kuasa hHukum FPI Aziz Yanuar menengarai, rekening bank milik FPI dibekukan usai ormas itu dicap sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah.

"Zalim, sudah dibubarkan, uang umat juga diduga digarong," kata Aziz.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan FPI sebagai organisasi terlarang. Menurut Mahfud, sejak 20 Juni 2019, secara de jure FPI sudah tak terdaftar sebagai ormas dan tidak memiliki legal standing sebagai Ormas.

Alasan pembubaran itu karena FPI dianggap kerap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan mengganggu keamanan; melakukan tindak kekerasan, penyisiran, provokasi, dan sebagainya.

Baca juga: Naaaah, PN Jaksel Batalkan SP3 Habib Rizieq Shihab,  Kasus Chat Mesum HRS-Firza Husein Lanjut

Pernyataan Mahfud diperkuat melalui peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 82/PUU XI/2013 tertanggal 23 Desember 2014.

“Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI, karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing sebagai ormas maupun organisasi biasa," ucap Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Rabu (30/12) akhir tahun lalu.

Sementara itu, kepolisian membantah telah membekukan atau memblokir rekening milik FPI. Kepolisian memastikan bahwa pemblokiran rekening bukan kewenangan Polri.

Kepala Bagian Penum Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan, tidak mengetahui perihal institusi yang berwenang melakukan pemblokiran terhadap rekening milik FPI.

"Jadi, begini kalau terkait dengan hal tersebut itu bukan kewenangan Polri untuk mengungkapkan itu. Jadi itu belum ada informasi terkait hal tersebut," kata Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Senin.

Dihubungi terpisah, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian memastikan bahw apemblokiran bukan dari ranah penyidik. Penyidik hanya berwenang untuk melakukan penyidikan yang berkaitan dengan bentrokan FPI-Polri dan kasus kerumunan yang melibatkan Habib Rizieq Shihab.

"Bukan ranah penyidik (pemblokiran rekening) yang menangani kasus penyerangan petugas" katanya.

Dikatakan, pembekuan rekening atas nama FPI tak terkait kasus kematian enam laskar dalam bentrok dengan polisi. Ditegaskan kembali, pembekuan rekening tersebut tidak masuk ke ranah penyidik.

"Yang jelas tidak ada kaitan dengan kasus penyerangan yang sedang ditangani penyidik pidana umum Bareskrim," kata Andi.****

Sumber: tribun network/den/igm

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved