Breaking News:

Organisasi Terlarang

Silakan FPI Bikin Organisasi Baru, Wakil Menkum-HAM Edward Omar Beri Peringatan

Pemerintah mempersilakan apabila mantan pengurus FPI yang telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang apabila ingin mendirikan organisasi baru.

Editor: Sutrisman Dinah
Tangkap Layar Kompas TV
Mahfud MD didampingi sejumlah pejabat tinggi negara dalam konferensi pers pelarangan kegiatan FPI di Jakarta30 Desember 2020. 

SRIPOKU.COM --- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Edward Omar Syarif Hiearij, mempersilakan jika anggota dan pengurus Front Pembela Islam atau FPI mendirikan organisasi baru.

Ia kembali menegaskan bahwa organisasi FPI dinyatakan sebagai organisasi yang terlarang untuk bergetian, dan melarang penggunaan symbol dan atribut FPI. Seperti dikutip KompasTV, Kamis (31/12/2020) malam, organisasikan oleh eks-pengurus FPI harus mengikuti proses hukum yang berlaku sebagai organisasi kemasyarakatan.

Seperti diketahui, pemerintah menyatakan sejak 30 Desember 2020, anggota dan simpatisan FPI dilarang melakukan kegiatan mengatas-namakan dan menggunakan simbol FPI.

Baca juga: Aparat Kepolisian dan TNI Sapu Bersih Simbol FPI di Daerah, Warga Pasrah

Baca juga: Mau Jadi Apa Negara Ini Kalau Kita Diam? 35 Anggota FPI Terlibat Terorisme, 199 Tersangka

Edward yang guru besar ilmu hukum Universitas Gadjahmada ini mengatakan, enam alasan Pemerintah melarang FPI.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, pembubaran dan pelarangan kegiatan tersebut karena FPI meski sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 secara de jure (secara hukum) telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktifitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentantan dengan hukum.

Mahfud mencontohkan sejumlah kegiatan di antaranya berupa tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi dan sebagainya.

"Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan MK nomor 82/PUU11/2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014 pemerintah melarang aktifitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempuntai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," kata Mahfud, di Jakarta Pusat, Rabu lalu.

Baca juga: MASSA Simpatisan Habib Rizieq Gagal Geruduk Mapolres, Terpaksa Mundur ke Gedung MUI

Mahfud berpesan kepada aparat pemerintah di pusat dan di daerah untuk menolak seluruh kegiatan yang mengatasnamakan FPI terhitung sejak tanggal 30 Desember 2020.

"Pelarangan kegiatan FPI ini dituangkan dalam keputusan bersama enam pejabat tertinggi di Kementerian dan Lembaga yakni Menteri Dalam Negeri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT," kata Mahfud.

Saat mengumumkan pembubaran dan pelarangan kegiatan FPI, dihadiri Menkumham Yasonna H Laoly, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala KSP Jenderal (Purn) Moeldoko, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Menteri Komunikasi dan Informasi Johny G Plate.

Kemudian hadir pula, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kepala PPATK Dian Ediana Rae, dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar.

Juga dihadiri Wakil Menkum HAM Edward Omar Syarif Hiarij, dan Sekretaris Menko Polhukam Letjen TNI Tri Soewandono. Wakil Menkum HAM, kemudian membacakan surat keputusan bersama yang ditanda-tangani enam menteri dan kepala lembaga Negara setingkat menteri. *****

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved