Breaking News:

Pemkot Palembang Tetap Naikan UMK, APINDO ;Tidak Peka Dengan Dunia Usaha

APINDO Sesalkan sikap Pemerintah Kota Palembang yang tetap menaikan UMK Palembang menjadi Rp 3,2 Juta ditengah kondisi pandemi Covid-19

Penulis: Rahmaliyah | Editor: Azwir Ahmad
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)Sumatera Selatan 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Asosiasi Pengusaha Indonesia menyesalkan sikap Pemerintah Kota Palembang yang tetap menaikan Upah Minimum Kota (UMK) Palembang menjadi Rp 3,2 Juta di saat kondisi pandemi Covid-19 dengan finansial sektor usaha yang masih belum stabil. 

Hal tersebut diungkapkan Ketua APINDO Sumatera Selatan, Sumarjono Saragih, Selasa (15/12/2020). 

"Kami menyayangkan Pemkot Palembang Tidak Peka Situasi Dunia Usaha. Saat yang bersamaan, Pemkot juga memilih "melawan" kebijakan Menteri Ketenagakerjaan. Ini sebuah peristiwa yang sangat kita sayangkan terhadap keputusan tersebut," jelasnya saat dihubungi melalui telepon. 

Padahal dengan kondisi saat ini menjadi momentum untuk dapat bertahan, melalui cara dan upaya bersama buruh untuk menyepakati tidak menaikan Upah. "Jangankan naikan upah, dapat upah saja itu sudah bersyukur," katanya. 

Sumarjono mengungkapkan APINDO Kota Palembang telah menyatakan sikap tegas untuk menolak adanya kenaikan UMK. Alasannya pun sudah jelas dan tidak mengarang alasan agar tidak menaikan Upah tahun depan. 

"Situasi pandemi ini sudah jelas dampaknya. Harusnya Jangan hanya lihat satu dua kasus perusahaan saja tapi secara umum. Kami sudah menolak terhadap keputusan ini, tapi Pemerintah Kota tetap bersikeras menaikan UMK," katanya. 

Terkait Sanksi, Sumarjono merespon dalam kondisi terdesak kasarnya tetap akan diterima. Namun, sebaiknya pemerintah dapat mengayomi dan mengelola krisis bukannya malah membuat kebijakan yang memperparah krisis. 

"Harusnya melihat semua aspek, saya tidak tahu agendanya apa untuk menaikan Upah dalam situasi begini. Alangkah bijaknya, ada kesepakatan antara buruh dan pengusaha  tidak ada kenaikan, kecuali untuk usaha yang kebagian rejeki saat pandemi," katanya. 

Menurut Sumarjono, untuk sektor usaha perkotaan merasakan dampak signifikan karena adanya pandemi. Apalagi, sektor usaha andalan perkotaan perdagangan, pariwisata, retail ikut terdampak

"Mempertahankan karyawan untuk tetap bekerja itu sudah syukur. Kalau memang ada yang mendapatkan rezeki karena pandemi harusnya di data dan diinventarisir. Buat yang mendapatkan rezeki ya silakan bila memungkinkan untuk naik," katanya. 

Dirinya hanya berharap, buruh dan pengusaha dapat sama-sama prihatin untuk melihat kondisi yang ada saat ini. 

"Setelah stabil barulah bisa dibicarakan untuk kenaikan upah," tutupnya.

Sementara itu, seperti diketahui pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI telah menetapkan upah minimum periode 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama seperti tahun 2020. Keputusan itu tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved