PM Malaysia Kumpulkan Kabinet Terkait Status “Darurat Pandemi Covid-19” Usulan Raja

SRIPOKU.COM ---  Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, sebagai kepala pemerintahan, akan menolak usulan Raja Al-Sultan Abdullah untuk memberlakukan status “Darurat Pandemi Covid-19” di Negeri itu.  

PM Muhyiddin Yassin mengumpulkan menteri kabinetnya untuk membahas keputusan itu.

"Saya sangat berterima kasih atas kepercayaan Yang Mulia (Raja Sultan Abdullah) kepada pemerintahan saya (PM Muhyiddin Yassin) dan menyambut baik saran tersebut agar stabilitas pemerintah tidak membahayakan," demikian PM Muhyiddin Yassin, dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir The Star, Senin (26/10).

Pejabat di lingkungan Kerajaan Istana Negara Malaysia, Ahmad Fadil Shamsuddin mengatakan, Raja membuat keputusan setelah membahas proposal pemerintah dengan penguasa (Sultan) Melayu, serta melihat situasi negara saat ini.

“Para Sultan Melayu menyampaikan terima kasih kepada Raja karena telah berkonsultasi dengan mereka sebelum mengambil keputusan apa pun,” kata Penjaga Segel Penguasa Syed Danial Syed Ahmad.

Menurut Syed Danial, penguasa Melayu memahami implikasi status “darurat” akan mempengaruhi citra Negara lain dan kalangan investor. Termasuk berpengaruh terhadap aspek kemakmuran negara dan kehidupan rakyat.

Pemimpin pemerintah negara bagian telah menyatakan akan mengikuti kebijakan Raja untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Kepala Menteri Selangor Amirudin Shari melalui twitternya, pemerintah negara bagian akan fokus penuh untuk memerangi pandemi Covid-19 dan masalah lainnya.

Begitupula Kepala Menteri Kedah Muhammad Sanusi Md Nor, mengatakan bahwa keputusan raja telah mendorong pemerintah negara bagian untuk melawan tantangan saat ini, terutama dalam menangani Covid-19.

Sementara Kepala Menteri Perlis Azlan Man mengatakan, pemerintah telah melakukan yang terbaik dalam menangani wabah Covid-19.

"Tiga hal terpenting bagi saya untuk fokus pada saat ini adalah pembangunan negara, kesejahteraan rakyat, dan efisiensi administrasi negara," katanya seperti dikutip Tribunnews.com.

  Baca juga: Malaysia akan Deklarasikan Keadaan Darurat Covid-19

Dalam sebuah postingan di Facebook, Kepala Menteri Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar meminta semua pihak bekerja sama untuk memerangi Covid-19.

Sedangkan Wakil Kepala Menteri Kelantan, Mohd Amar Nik Abdullah, mendesak agar semua pihak menghormati keputusan Raja. "Saya percaya apa yang Mulia (Raja) inginkan adalah para politisi, khususnya, untuk lebih fokus pada rakyat dan negara daripada kepentingan pribadi," katanya.

Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah telah memutuskan untuk tidak perlu memberlakukan status “darurat”.

Sultan Abdullah mengingatkan, agar politisi untuk segera menghentikan segala bentuk politik yang dapat mengganggu stabilitas Negara.

"Sultan Abdullah mengatakan, tidak perlu anggota Parlemen untuk melanjutkan tindakan tidak bertanggung jawab mereka yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan yang ada, " katanya.

Dikatakan, Sultan Abdullah dan penguasa Melayu telah berdiskusi membahas proposal pemberlakukan status darurat berdasarkan pasal 150(1) Konstitusi Federal.

"Raja sangat percaya pada kemampuan Pemerintah di bawah kepemimpinan PM untuk terus menerapkan kebijakan dan melakukan penegakan untuk mengekang pandemi Covid-19 agar tidak menyebar," katanya.

Ahmad Fadil menambahkan, Sultan Abdullah menekankan anggaran 2021 yang akan dibahas di parlemen sangat penting bagi rakyat untuk memerangi Covid-19 dan mengembalikan perekonomian.

Sultan Abdullah mengimbau, agar semua pihak menyisihkan perbedaan dan bersatu serta melakukan kegiatan untuk membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Para penguasa Melayu sebelumnya bertemu khusus di Istana Negara Kerajaam Malaysia untuk membahas rencana pemerintah menyatakan keadaan darurat untuk mengatasi situasi Covid-19 yang kembali memburuk.

Pada Jumat (23/10) lalu, PM Muhyiddin Yassin dan beberapa menteri bertemu Sultan Abdullah membicarakan mengenai rencana mengumumkan keadaan darurat di Istana Abdulaziz di Kuantan.

PM Malaysia dan sejumlah Menteri didampingi oleh Inspektur Jenderal Polisi Abdul Hamid Bador, Jaksa Agung Idrus Harun dan Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Dr Noor Hisham Abdullah. **** 

___________________

Sumber: Tribunnews.com, https://www.tribunnews.com/internasional/2020/10/26/pm-malaysia-akan-kumpulkan-kabinet-bahas-penolakan-raja-terhadap-permintaan-darurat-covid-19?page=all.