SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Sebagai upaya pencegahan dan penanganan perlindungan terhadap kekerasan pada anak, saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah membentuk UPTD P2TP2A di 4 Kabupaten/kota.

Antara lain Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Rawas dan Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu pula Kabupaten dan kota membentuk Desa/Kelurahan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dengan jumlah 806 Desa atau Kelurahan dari 3262 Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan, dengan tujuan agar kekerasan terhadap anak dapat berkurang.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel H. Nasrun Umar, saat membuka dengan resmi Rapat Koordinasi Kebijakan Perlindungan Anak  di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, Kamis pagi (24/9) bertempat di Ballroom Hotel Novotel Palembang. 

Dikatakan Nasrun, Selain anak menjadi korban kekerasan, anak juga dapat menjadi  pelaku atau yang kerap disebut Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Menurutnya, anak yang berhadapan dengan hukum sebenarnya merupakan korban dari apa yang dilihat didengar dan dirasakan serta pengaruh lingkungan disekitarnya. 

• Kabar Gembira Bagi Honorer K2, 51.000 Orang Segera Diangkat Jadi ASN Tinggal Tanda Tangan Jokowi

• Aiptu Sri Mulyono Gugur, Selama 4 Bulan Jadi Relawan Pemakaman Jenazah Covid

• Akta Cerai Bung Karno-Inggit Dijual Rp 25 Miliar, Ada Tanda Tangan Bung Hatta

“Banyak faktor yang melatarbelakangi anak yang melakukan tindak pidana diantaranya, pendidikan, usia, pergaulan anak dan lingkungan keluarga,” katanya 

Lebih jauh Nasrun mengungkapkan untuk meminimalisir bahkan menuntaskan ABH, Pemprov Sumsel telah membentuk kelompok kerja (Pokja) khusus membidangi ABH.

“Yang berada di POKJA ABH ini adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan langsung dengan penanganan terhadap ABH itu sendiri, yaitu Dinas DPPPA Prov.Sumsel, Dinas Sosial Prov.Sumsel, Dinas Pendidikan Prov.Sumsel, Pengadilan Tinggi Prov.Sumsel, Kementerian Hukum & HAM Prov.Sumsel, Kepolisian Daerah Prov.Sumsel, Biro Hukum Setda Prov.Sumsel dan Kejaksaan Tinggi Prov.Sumsel,” tambahnya 

Nasrun kembali menambahkan, proses peradilannya tidak hanya dimaknai sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, namun juga harus mencakup akar permasalahan anak yang melakukan tindak pidana kebutuhan pelayanan hak-hak korban salah satunya adalah pemenuhan hak korban dalam proses hukum dapat terpenuhi. 

“Proses pemberian layanan di LPKA khususnya layanan rehabilitasi medis atau sosial dan reintegrasi sosial merupakan layanan yang sangat penting agar anak–anak tersebut dapat kembali diterima di masyarakat. Dengan adanya Kegiatan Rapat Kebijakan  Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Selatan diharapkan kasus dan korban kekerasan terhadap anak dapat berkurang dan khususnya kepada aparat penegak hukum dapat menerapkan secara penuh undang-undang SPPA No 11 Tahun 2012,” pungkasnya