Dinilai Tidak Optimal Dukung Progam Pemerintah, Walikota Diminta Evaluasi Kinerja Kepala OPD

SRIPOKU.COM, PRABUMULIH - Walikota Prabumulih H Ridho Yahya diminta agar melakukan evaluasi alias mencopot kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah kota Prabumulih disebabkan banyak bekerja tidak optimal.

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Prabumulih, H Alfa Sujatmiko SH kepada wartawan, Senin (21/9/2020).

"Kami sampaikan kepada walikota dalam paripurna agar Kepala OPD dievaluasi, carilah orang-orang yang mendukung program pemerintah demi tercapainya visi misi walikota menuju Prabumulih PRIMA," tegas Alfa dalam wawancara dengan wartawan di ruang fraksi.

Politisi yang masih muda ini mengungkapkan, pihaknya meminta kepala OPD dievaluasi lantaran banyak kepala OPD, Kepala Badan dan Kepala Bagian yang tidak tepat dalam penempatan posisinya, sehingga kinerjanya tidak optimal.

"Kami soroti masalah ini karena banyak penempatan jabatan tidak sesuai posisi sehingga berpengaruh ke kinerja," ungkapnya.

Dengan kesalahan pemempatan itu, kata Alfa membuat banyak program yang penting menjadi tidak penting, karena kepala OPD yang tidak optimal dalam menjalankan tugasnya.

"Semestinya orang yang menduduki jabatan itu mempunyai inovatif dan keratifitas dalam menjalankan program sehingga hal yang tidak penting menjadi penting. Makanya harapan saya dan rekan Fraksi PDI Perjuangan agar ini dievaluasi segera jangan sampai bertahan, masih ada jangka empat tahun kedepannya," kata Alfa.

Anak kandung Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, H Ali Sya’ban ini terang-terangan mengungkapkan satu diantara kepala OPD yang tidak menguasai bidangnya yakni dinas sosial.

"Kami tanya masalah pendataan, dia tidak tahu dan lainnya juga begitu. Kami yakin mereka berkompeten namun mungkin tidak sesuai posisi saja, untuk itu ini harus dievaluasi sehingga kedepan kinerja meningkat," tegasnya.

Lebih lanjut Alfa mengungkapkan sejak dirinya menjadi anggota DPRD Kota Prabumulih banyak menemukan pejabat yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Terlebih ketika DPRD Prabumulih melakukan rapat koordinasi pembahasan di dinas maupun bidang atau bagian-bagian.

• Kekurangan Dokter Direktur RSUD Prabumulih Akui Pelayanan Terbatas, Pasien Dirujuk Keluar Prabumulih

• HUT RI ke 75, Anggota DPRD Prabumulih Ini Blusukan Santuni Warga, Ada Kuota Internet ke Pelajar

• PNS yang Masuk ke Prabumulih Diakui Cukup Banyak, tapi Pemkot Tetap Saja Merasa Kurang

"Semestinya Walikota Prabumulih harus menempatkan kepala dinas yang memiliki kemampuan intelektual dan juga memiliki inovasi dalam menjalankan tugas. Ini ketika ditanya banyaklah tidak tahu, sudah menjadi kepala harusnya sudah pintar dan harus tahu apa yang menjadi program, harapan kita agar evaluasi segera jangan ditahan-tahan," tegasnya. (eds)