Breaking News:

Soroti Sistem Demokrasi Indonesia di Masa Pandemi: Krisis ini Sebagai Dalih Memperbesar Kekuasaan

Bertepatan dengan Hari Demokrasi Internasional yang jatuh pada 15 September 2020, Anggota DPR Fadli Zon menyoroti sistem demokrasi di Indonesia.

Fadli Zon 

SRIPOKU.COM -- Bertepatan dengan Hari Demokrasi Internasional yang jatuh pada 15 September 2020, Anggota DPR Fadli Zon menyoroti sistem demokrasi di Indonesia.

Menurutnya saat ini sistem demokrasi Indonesia pada masa pandemi cenderung ke arah kurang baik.

Fadli Zon pun menjelaskan, Covid-19 telah menyerang semua negara, baik negara demokrasi, otoriter, monarki, diktator, maupun berbagai spektrum pemerintahan lainnya.

"Namun, kita sama-sama bisa melihat negara-negara demokratis relatif bisa mengatasi krisis ini lebih baik dibanding negara lainnya. Ini menunjukkan di tengah-tengah pandemi, gagasan demokrasi tetap relevansi," kata Fadli dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (16/9/2020).

398 Ribu Tenaga Honorer akan Dapat BLT Rp 600 Ribu Berikut Cara Cek Apakah Sudah Masuk Rekening

Pemutihan Pajak Diperpanjang 1 Bulan, Wajib Pajak Padati Kantor Pajak Kota Muara Dua

Dianggap Buat Gaduh Buka Borok BUMN Jokowi & Erick Thohir Diminta Pecat Ahok Sebagai Komut Pertamina

Sejumlah lembaga pegiat anti korupsi, lingkungan hidup, hukum dan demokrasi  yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi) AMUKK, memperingati Hari Demokrasi Internasional di Jakarta. Minggu (15/9/2019). AMUKK melalui siaran pers-nya menyatakan Demokrasi di Ujung Tanduk dgn mengeluarkan 12 butir tuntutannya, Diantaranya Menghentikan pembahasan Revisi UU KPK dan Membatalkan pengangkatan 5 komisioner KPK-RI 2019-2024 terpilih. (TRIBUNNEWS.COM/Bian Harnansa)
Sejumlah lembaga pegiat anti korupsi, lingkungan hidup, hukum dan demokrasi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi) AMUKK, memperingati Hari Demokrasi Internasional di Jakarta. Minggu (15/9/2019). AMUKK melalui siaran pers-nya menyatakan Demokrasi di Ujung Tanduk dgn mengeluarkan 12 butir tuntutannya, Diantaranya Menghentikan pembahasan Revisi UU KPK dan Membatalkan pengangkatan 5 komisioner KPK-RI 2019-2024 terpilih. (TRIBUNNEWS.COM/Bian Harnansa) (TRIBUNNEWS.COM/BIAN HARNANSA )
 

Ia menyebut, negara demokratis akan berusaha mengutamakan keselamatan rakyat di atas segala-galanya.

Sementara, di negara-negara otoritarian, atau yang defisit demokrasi, pemerintahnya biasanya cenderung sibuk menyelamatkan kekuasaan sendiri.

"Di tangan pemerintahan yang culas, krisis ini memang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan keadaan darurat, membatasi proses demokrasi, serta mengekang kebebasan sipil," papar politikus Gerindra itu.

Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon.
Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon. (Tribunnews.com/Chaerul Umam)

Melihat kondisi di dalam negeri, Fadli menilai demokrasi Indonesia di tengah pandemi sedang berjalan ke arah yang kurang baik.

Misalnya, kata Fadli, sejak awal pemerintah menggunakan krisis ini sebagai dalih untuk memperbesar kekuasaan, dan melangkahi kewenangan parlemen.

"Melalui Perppu, misalnya, kini bisa lahir omnibus law secara sepihak. Dengan dalih keadaan luar biasa, lembaga penegak hukum juga tak lagi bisa menuntut pengambil kebijakan. Bisa dikatakan, secara substantif kini tak ada lagi trias politica di Indonesia," ujar Fadli.

"Inilah yang membuat kenapa penanganan pandemi di negara kita hingga hari ini tak kunjung membaik, yang membuat kita akhirnya dikucilkan banyak negara. Tanpa demokrasi, krisis ini tak akan segera bisa diatasi," sambung Fadli.

Editor: adi kurniawan
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved