Ramai-ramai Menteri Jokowi Sindir Kebijakan PSBB, Anies Baswedan 'Babak Belur' Terkait Keputusannya

Berikut 3 menteri ekonomi Jokowi yang menilai PSBB DKI Jakarta bisa berdampak negatif pada perekonomian nasional.

Editor: Fadhila Rahma
Istimewa
Anies Baswedan 

SRIPOKU.COM - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) lagi pada 14 September 2020 mendapat respon dari 3 menteri ekonomi Kabinet Indonesia Maju.

Para pembantu ekonomi Presiden Joko Widodo ( Jokowi) tersebut menilai, penerapan kembali PSBB bisa berdampak pada ekonomi yang saat ini sudah mulai bergeliat setelah sebelumnya terpukul karena penerapan PSBB Jakarta pada Maret lalu.

Berikut 3 menteri ekonomi Jokowi yang menilai PSBB DKI Jakarta bisa berdampak negatif pada perekonomian nasional.

1. Airlangga Hartarto (Menko Ekonomi)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) karena tertekan oleh pengumuman PSBB DKI Jakarta.

Pada Kamis (10/9/2020) pada pukul 10.36 WIB, IHSG turun tajam sebesar 5 persen pada level 4.892,87 atau turun 257,49 poin. Padahal menurut Airlangga, sebelumnya kinerja indeks saham sudah mulai bergerak ke arah positif.

"Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif berdasarkan indeks sampai dengan kemarin," ujar Airlangga dalam video conference.

"Hari ini masih tidak pasti karena annoucement Gubernur DKI tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000," jelas dia.

Di sisi lain, menurut Airlangga, keputusan Anies untuk menarik rem darurat sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Sebab menurut dia, kinerja perekonomian tak hanya dipengaruhi oleh kondisi fundamental, namun juga kepercayaan masyarakat dan publik.

"Kita harus melihat gas dan rem ini. Kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga confident publik. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market," ujar dia.

2. Agus Suparmanto ( Mendag)

Mendag Agus Suparmanto memperingatkan dampak PSBB DKI Jakarta. Menurut dia, pemberlakukan PSBB bisa berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang, apalagi mengingat peran Jakarta dalam aliran distribusi nasional.

“Karena PDB kita 50 persen konsumsi. Kalau distribusi ini tidak lancar akan mengganggu PDB RI,” ucap Agus dalam Rakornas Kadin.

Kalaupun harus ada PSBB, dia meminta Pemprov DKI Jakarta tidak menghalangi rantai pasok distribusi barang yang keluar masuk Jakarta.

"Dalam situasi PSBB ada hal-hal yang tidak boleh terhalangi, yaitu jalur distribusi. Jalur distribusi ini di setiap PSBB perlu tetap berjalan agar supply chain tidak terganggu," ungkap Agus.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved