Gubernur Herman Deru Ikuti Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Virtual Bareng Presiden Jokowi

"Semua negara berjuang untuk menyelamatkan diri dari tekanan ekonomi yang dahysat. Permintaan terganggu, pasokan terganggu produksi juga bermasalah, pertumbuhan ekonomi dunia terkoreksi amat tajam dan berjuang agar tidak masuk ke jurang resesi," kata Jokowi melalui video conference dari Istana Merdeka, Jakarta.

Demikian halnya di bidang sosial lanjut Jokowi pemerintah juga tengah berupaya membantu warga yang terdampak.

Dan memastikan sektor informal dan UMKM mampu bertahan serta  pelaku usaha dapat bergerak sehingga PHK massal dapat dihindari.

Saat ini kata Jokowi pemerintah telah menganggarkan dana hingga Rp677 triliun untuk percepatan penanganan Covid 19 di Indonesia.

Untuk itu perlu dibangun kolaborasi antara APIP dan pemeriksa internal serta penegak hukum agar hal ini dapat dilaksanakan tepat cepat dan akuntabel.

" Angka ini jumlah yang sangat besar maka tata kelolanya harus baik.  Tepat sasaran, prosedur sederhana dan tidak berbelit, output, outcome harus maksimal untuk masyarakat," ujarnya.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main soal akuntabilitas ini. Menurutnya pencegahan harus diutamakan karena uang negara harus diselamatkan dan menjaga kepercayaan masyarakat. 

Rakornas kali ini mengusung tema

"Kolaborasi dan Sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Pemeriksa Eksternal, dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Rangka Pengawasan Percepatan Penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional."

Selain Presiden Jokowi, Rakornas Virtual itu juga tampak dihadiri Wapres H.Ma'ruf Amin,  Ketua BPK RI , Menko Perekonomian  , Menkeu RI , Mendagri dan Gubernur serta Bupati/Walikota se Indonesia.