Data Penerima BST di Muaraenim Ganda dan Alamat tidak Jelas, Dana akan Dikembalikan ke Pusat

SRIPOKU.COM, MUARAENIM - Data base yang digunakan pemerintah untuk menyalurkan bantuan ke masyarakat patut dipertanyakan.

Pasalnya, di lapangan, masih ditemukan penerima BST ganda dan alamat penerima tidak jelas sehingga dananya akan dikembalilan kembali ke pemerintah pusat, Minggu (18/5/2020).

Dari pengamatan dan informasi yang dihimpun, salah satunya adalah pada pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Pasar I Muaraenim, Kecamatan Muaraenim, Kabupaten Muaraenim.

Sebab dari 73 orang yang akan menerima bantuan tersebut, ternyata hanya 63 orang yang tersalur. Sedangkan 10 orang dananya terpaksa harus dikembalikan kembali ke pemerintah pusat karena calon penerimanya ada yang sudah pindah, ada penerima ganda dan alamatnya tidak jelas sehingga tidak diketahui alamat rumah tinggalnya.

Ketika dikonfirmasi ke Lurah Pasar I Muaraenim Miftah Sari SIp MSi, membenarkan jika ada tujuh warganya yang berhak menerima BST hingga sampai saat ini belum diketahui alamat rumahnya.

• SESOSOK Mayat Mr X Ditemukan Mengapung di Sungai Kelingi Musirawas, Berikut Ini Ciri-cirinya!

• Lagi Potong Rambut, Kades di Muratara Ini Kehilangan Uang Dana Desa Rp150 Juta, Ini Kronologinya!

• PASAR Soak Bato Palembang Diserbu Pembeli, Berikut Daftar Harga Kebutuhan Pokok Jelang Lebaran

Sebab didaftar nama penerimanya dari pemerintah pusat hanya mencantumkan nama dan NIK serta alamat Kelurahan Pasar 1 saja, tidak ada RT, RW dan nomor rumahnya.

Kemudian dua orang pindah alamat tanpa melapor ke RT dan RW setempat dan satu orang menerima ganda.

"Ketahuannya tidak ada warganya pada saat pertemuan dengan Rt dan Rw. Mereka sendiri tidak mengetahui nama-nama tersebut," jelas Miftah.

Hal senada dikatakan oleh Koordinator TKSK Kecamatan Muaraenim Win Insani, juga mengakui jika ada beberapa warga di Kelurahan Pasar I Muaraenim yang tidak ketahui alamat jelasnya sehingga bantuan tersebut akan dikembalikan lagi ke pemerintah pusat.

"Saya rasa nanti akan banyak menemui kasus serupa. Kita hanya mengawasi penyaluran saja kalau data dari pemerintah pusat.(ari)