Rapat Kacau Balau, Depan Jokowi, Anies Baswedan & Para Menteri Gontok-gontokan soal Data Bansos DKI

Muhadjir mengatakan, Anies menyanggupi untuk membagi urusan bansos, yakni 1,1 juta warga dipegang Pemprov DKI, sementara 2,5 juta lainnya diberi bantuan Kementrian Sosial.

Muhadjir pun telah berkomitmen dengan kesepakatan itu.

Kemensos juga telah melakukan pengecekan terhadap 2,5 juta warga miskin di DKI Jakarta, dan didapatkan 1,3 juta KK setelah verifikasi.

Muhadjir mulai merasa janggal saat Pemprov DKI mendistribusikan bantuan pertama.

"Di lapangan, ternyata Pak Gubernur menyampaikan bahwa bantuan itu (bantuan dari DKI) sekadar untuk mengisi kekosongan sebelum pemerintah pusat mengisi," kata Muhadjir.

Dokumentasi Lurah Kalianyar via Kompas.com

Pembagian paket sembako dari presiden RI Joko Widodo untuk rakyat rentan terdampak corona
Padahal kesepakatan sebelumnya menitikkan pada target masing-masing dari Kemensos dan Pemprov DKI, alih-alih sekedar mengisi kekosongan.

"Makanya kemarin saya ingatkan Pak Gubernur. 'Pak Gubernur, kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu (bukannya mengisi kekosongan)'," ujar Muhadjir.

"DKI sanggup (memberikan bansos ke) 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu, Kalau diubah, jadi kacau di lapangan," lanjutnya.

Tak berhenti sampai disitu, kekacauan kembali muncul kala ada rakyat yang mendapatkan bantuan double, yakni dari Kemensos dan Pemprov DKI.

Ironisnya, bahkan terdapat warga miskin yang seharusnya masuk dalam daftar penerima bansos, namun malah tak mendapatkan apa-apa.

Kemensos juga telah meminta kepada DKI untuk mengerahkan RT/RW agar mendata rakyat miskin di daerahnya.

"Karena banyak orang miskin baru gara-gara Covid-19. Pengusaha UMKM juga banyak yang mata pencahariannya hilang dan itu tidak ada dalam data," ujar Muhadjir.

Namun oleh Pemprov DKI, data itu tak kunjung disalurkan ke Kemensos.

Sementara di sisi lain warga sudah berteriak-teriak minta bantuan.

"Jadi di lapangan kacau. Karena daftar (warga penerima bansos) yang diturunkan kepada Kemensos itu adalah yang (data) punya Gubernur. Nah, sementara RT/ RW juga punya data sendiri yang itu mestinya dikirim ke Kemensos, tapi tidak dikirim," paparnya.

Padahal, menurut Muhadjir, pemerintah hanya ingin memberikan bantuan secara merata, bukan malah tumpang tindih atau justru salah sasaran. (*)