Virus Corona
Imbas Corona Banyak Warga Nganggur,Sejumlah Desa Larang Bank Hingga Debt Collector Tagih Hutang
Imbas corona, menyebabkan sejumlah warga desa di Kabupaten Pekalongan menganggur.
lihat foto
SRIPOKU.COM, PEKALONGAN -- Imbas corona, menyebabkan sejumlah warga desa di Kabupaten Pekalongan menganggur.
Dampaknya warga di desa tersebut tak bisa membayar angsuran.
Akhirnya perangkat desa mengeluarkan kebijakan melarang masuk 'Bank Tongol' hingga debt collector untuk menagih hutang.
Desa-desa tersebut di antaranya Desa Jagung Kecamatam Kesesi, Desa Linggo dan Gandarum Kecamatan Kajen, serta Desa Domiyang dan Tenogo Kecamatan Paninggaran.
Bank Tongol merupakan penyebutan warga untuk pinjaman yang penagihannya harian hingga mingguan yang datang ke rumah nasabah.
"Himbauan ini dibuat karena masyarakat kami banyak yang menganggur, dari pedagang, buruh hingga karyawan swasta karena imbas Covid-19.
• Masa Inkubasi Rata-rata Gejala Covid-19 Muncul pada Hari Ke-5, Ditandai dengan Timbulnya Gejala ini
• Kabar Baik di Tengah Covid-19 Virus Corona, Ini Deretan Angin Segar Demi Meringankan Beban Rakyat
Saya yakin yang mempunyai angsuran ada yang tidak setor atau nunggak tapi tolong jangan masuk ke wilayah kami terlebih dahulu," kata Kades Jagung Ade Fernando Binarluhur, Kamis (2/4/2020), seperti dikutip dari Kompas.com.
Ade mengatakan, sebanyak 1.200 kepala keluarga di desanya mengaku sebagian besar mempunyai cicilan dari bank harian, mingguan, bulanan hingga leasing.
Mereka kebanyakan mengeluh penghasilan berkurang sejak pandemi corona (Covid-19) di Indonesia.
"Saya keluarkan himbauan itu sejak pekan kemarin. Bahkan dua gerbang desa kami kini dijaga 24 jam oleh warga agar pemudik yang masuk bisa diperiksa terlebih dahulu," tutur Ade.
Jika ada penagih hutang masuk ke wilayahnya akan di setop dan diarahkan untuk menghadap dirinya.
Dia akan memberi penjelasan tentang warga yang sementara menjalankan anjuran pemerintah berupa sosial distancing.
"Saya yakin kalau yang tidak berpengaruh imbas Covid-19 pasti tidak akan nunggak," tutupnya.
Ade menambahkan, data dari posko Gugus Tugas Penanganan Covid-19 sebanyak 40 orang masuk dalam pemantauan (ODP), dan 1 PDP.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, kebijakan pemerintah menangguhkan cicilan kendaraan bagi pengemudi ojek online dan taksi online mulai berlaku bulan April.
