Berita Prabumulih

UPDATE Virus Corona Pembahasan LKPJ Walikota Prabumulih Atas Pengelolaan APBD 2019 Terancam Molor

UPDATE Virus Corona Pembahasan LKPJ Walikota Prabumulih Atas Pengelolaan APBD 2019 Terancam Molor

UPDATE Virus Corona Pembahasan LKPJ Walikota Prabumulih Atas Pengelolaan APBD 2019 Terancam Molor
Tribun Sumsel
Wakil Ketua I DPRD Prabumulih, H Ahmad Palo SE 

UPDATE Virus Corona Pembahasan LKPJ Walikota Prabumulih Atas Pengelolaan APBD 2019 Terancam Molor

SRIPOKU.COM, PRABUMULIH - Virus corona selain membuat banyak masyarakat terjangkit, juga terus menghambat aktifitas pemerintahan termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih Sumsel.

Akibat Covid-19, DPRD Prabumulih terpaksa menunda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota atas pengelolaan APBD Kota Prabumulih tahun anggaran 2019.

Hal itu disebabkan seluruh aktifitas para dewan dan pemerintah tertunda karena intruksi menghindari pertemuan untuk mengantisipasi penyebaran corona dan harus work from home (WFH).

"Untuk antisipasi penyebaran corona kita terpaksa bekerja di rumah, ini tentu sangat berpengaruh dengan kinerja kami DPRD apalagi saat ini sedang membahas LKPJ Walikota atas pengelolaan APBD tahun 2019," ungkap Wakil Ketua I DPRD Prabumulih, H Ahmad Palo SE kepada wartawan, Kamis (26/3/2020).

Palo mengatakan, pihaknya terpaksa menunda sejumlah rapat koordinasi antara panitia khusus (Pansus) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akibat corona padahal telah terjadwal.

"Sejumlah rapat memang kita batasi dan kita lakukan via telpon jika memerlukan data," katanya.

Jajaran DPRD Prabumulih bahkan tidak bisa melakukan tinjau lapangan untuk melihat langsung pembangunan sesuai di LKPJ, lantaran tidak boleh mengumpulkan orang banyak selama belum aman dari virus covid-19.

"Karena kalau ke lapangan pasti berkomunikasi dengan banyak orang, sedangkan sekarang harus membatasi diri dan harus menjaga jarak ketika bertemu orang," bebernya.

Terkait kondisi itu sambung Palo, pihaknya akan berkoordinasi dan berdiskusi antara pimpinan dan pansus apakah akan tetap melaksanakan paripurna pengesahan LKPJ nantinya atau tidak.

"Karena dalam peraturan pemerintah nomor 13/2019 berkenaan dengan LKPJ, pembahasan LKPJ harus selesai dalam waktu 30 hari pasca diserahkan oleh walikota," katanya seraya menyebutkan pihaknya akan mendiskusikan apakah akan tetap melaksanakan paripurna ataukah paripurna akan tunda.

Lebih lanjut suami Hj Rusni ini menjelaskan jika hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan petunjuk dari pemerintah pusat apakah waktu untuk pembahasan LKPJ tersebut dapat diperpanjang karena alasan Pandemi Corona atau tidak.

"Sampai sekarang ini belum ada petunjuk dari pusat dan kementerian apakah ini bisa diundur, namun saya kira dalam kondisi seperti ini, baik Gubernur pada saat evaluasi gubernur maupun kementerian memaklumi kondisi ini kalau harus molor," jelasnya.

Ditanya apakah ada sanksi jika pengesahan LKPJ molor, pria yang tiga periode jadi unsur pimpinan DPRD Prabumulih itu secara tegas menambahkan jika tidak ada sanksi terkait keterlambatan tersebut.

"Tidak ada sanksi tapi ini LKPJ dan harus ada koreksi lembaga DPRD untuk perbaikan-perbaikan pemerintah kota, jadi kita memberikan masukan, kritik dan menyarankan terkait apa yang belum dilakukan pemerintah agar lebih baik kedepannya, tambahnya seraya menyebutkan penyampaian LKPJ Walikota Prabumulih tentang pengelolaan APBD Kota Prabumulih tahun anggaran 2019 telah disampaikan walikota pada Selasa (17/3/2020) lalu.(Edison/TS)

Editor: Welly Hadinata
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved