CATAT Tenaga Honorer akan Dihapuskan Secara Bertahap, Pemerintah dan DPR Sudah Sepakat, Kabar Buruk?

Komisi II DPR, Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat untuk secara bertahap menghapuskan jenis pegawai seperti tenaga honor

SRIPOKU.COM/ANTON
Ilustrasi / CATAT Tenaga Honorer akan Dihapuskan Secara Bertahap, Pemerintah dan DPR Sudah Sepakat, Kabar Buruk? 

CATAT Tenaga Honorer akan Dihapuskan Secara Bertahap, Pemerintah dan DPR Sudah Sepakat, Kabar Buruk?

SRIPOKU.COM - Komisi II DPR, Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat untuk secara bertahap menghapuskan jenis-jenis pegawai seperti tenaga honorer.

Kesepakatan tersebut dikutip dari kesimpulan rapat yang diadakan di ruang rapat Komisi II, gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengatakan bahwa perlu dipastikan tidak adanya lagi pegawai-pegawai yang jenisnya di luar undang-undang.

Undang-undang yang dimaksud adalah UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Menurut UU tersebut, hanya ada dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu PNS dan PPPK.

"Sementara, saat ini masih ada bahkan di daerah-daerah masih mengangkat pegawai-pegawai yang kontrak tapi kontraknya seperti apa kita tidak tahu," kata Arif dalam sidang tersebut.

Ia mengungkapkan kondisi lain dimana para pegawai tersebut dibayar dari anggaran yang kategorinya masuk ke dalam barang dan jasa, bukan kategori SDM. "Ini kan tidak compatible dengan UU yang berlaku," tuturnya lagi. 

CERITA Penarik Becak Tipu Presiden Soekarno, Raja Idrus dan Ratu Markonah, Raja dari Suku Kubu Jambi

Pria Bule Ini Nikahi Wanita Indonesia, 19 Tahun Kemudian Tertipu, Identitas Istrinya Bikin Kejutan!

Tukang Cilok Ini Dilabrak Ibu-ibu, Kepergok Pacari Wanita Cantik, Ternyata Ini Fakta Sebenarnya!

Banyak pegawai berstatus non ASN

Di dalam rapat tersebut, pihak KemenpanRB juga mengungkapkan masih banyaknya pegawai yang berstatus non ASN.

"Untuk tenaga kesehatan, pendidikan dan penyuluhan yg non-ASN, pemerintah sudah setuju akan masuk ke skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) karena usia mereka sudah di atas 35 tahun, kami akan segera menyusun ini," ungkap pihak KemenpanRB. 

Halaman
12
Editor: Welly Hadinata
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved