BPJS Kesehatan Naik, Pemkab Musirawas Risau, Bupati Hendra Gunawan Cemaskan Dampak Turun Kelas

Laporan wartawan sripoku.com, Ahmad Farozie

SRIPOKU.COM, MUSIRAWAS - Iuran BPJS Kesehatan yang naik 100 persen per tahun ini juga membuat Pemkab Musi Rawas risau.

Bukan hanya persoalan anggaran, tetapi juga perihal banyaknya masyrakat yang mengajukan turun kelas sehingga berdampak pada daya tampung rumah sakit untuk kelas tiga.

Dikatakan Bupati Musirawas Hendra Gunawan, kenaikan iuran BPJS kesehatan membuat angaran pemerintah daerah semakin terbebani karena dengan kenaikan iuran tersebut akan mengurangi porsi anggaran lain.

Dampaknya, secara tidak langsung pembangunan dan pelayanan masyarakat disektor lainnya akan terganggu.

Hal ini disampaikan H Hendra Gunawan, selaku Ketua Bidang Kesehatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPRRI terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Kamis (16/1/2020).

• Warga Lahat Mulai Tinggalkan BPJS Kesehatan Sejak Layanan Kesehatan Gratis Gunakan KTP KK Berlaku

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena defisit yang besar menurut Hendra Gunawan dapat dimaklumi.

Namun, dalam praktek di daerah, terdapat sejumlah persoalan yang harus segera diselesaikan dengan baik, terutama permasalahan yang timbul akibat kenaikan iuran BPJS Kesehatan membuat anggaran pemerintah daerah semakin terbebani.

“Adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai 100 persen jelas akan mempengaruhi besar anggaran yang harus dialokasikan untuk membayar iuran bagi peserta PBI jaminan kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Hal ini otomatis akan memperkecil alokasi anggaran lainnya," kata  Hendra Gunawan.

"Sementara dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD mewajibkan Pemda menyiapkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total anggaran, kesehatan 10 persen dan infrastruktur 25 persen. Artinya 55 persen anggaran APBD digunakan untuk sektor-sektor yang sudah diplot pemerintah pusat,” sambungnya.

Dikatakan, banyak dampak lainnya dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini.

Antara lain, daerah kesulitan mempertahankan program Jaminan Kesehatan Menyeluruh.

Lalu akan semakin banyak peserta BPJS Kesehatan Mandiri pindah kelas perawatan dan ini akan mempengaruhi daya tampung rumah sakit untuk kelas III.

“Dampak yang tidak kalah besarnya, potensi masyarakat dengan pembiayaan mandiri yang mengakses pelayanan kesehatan akan menurun dengan ketidakmampuan pembayaran iuran yang meningkat terutama pada masyarakat menengah ke bawah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah,” ungkap Bupati H Hendra Gunawan.

• Pemkab Lahat & BPJS Kesehatan Bertemu, Hasilnya Lahat Tetap Tinggalkan BPJS

Atas semua permasalahan dan dampak-dampak tersebut, pemerintah daerah khususnya yang tergabung dalam APKASI juga memberikan saran sebagai masukan untuk penyelesaian di tingkat pusat.

“Kebijakan menaikan iuran bukan solusi tepat, karena bukan satu-satunya solusi yang dapat menuntaskan persoalan,” tegasnya.

Masih banyak pemikiran mengenai penataan ulang menajemen BPJS Kesehatan sehingga tidak harus membebani masyarakat.

Namun jika harus dinaikkan maka perbaikan pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan dalam memperoleh pelayanan juga perlu ditingkatkan, mengingat masyarakat masih belum puas dengan pelayanan BPJS Kesehatan selama ini.

“Sebaiknya kenaikan iuran BPJS Kesehatan menjadi alternatif terakhir setelah ada upaya optimalisasi pengumpuilan iuran dari kelompok masyarakat yang belum tertib membayar dan diikuti dengan perbaikan sistem manajemen BPJS Kesehatan,” sarannya.

Atas naiknya iuran tersebut ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah menurut Bupati H Hendra Gunawan dikhawatirkan semakin tertekan.

Saran lainnya, pemerintah perlu memberikan kemudahan bagi Pemda dalam mengakses pinjaman ke bank untuk menutupi kekurangan pembayaran iuran karena pelayanan terhadap publik tidak boleh berhenti, harus jalan.