BPJS Kesehatan Naik, Pemkab Musirawas Risau, Bupati Hendra Gunawan Cemaskan Dampak Turun Kelas

Iuran BPJS Kesehatan naik membuat Pemkab Musi Rawas mencemaskan banyak hal. Salah satunya perihal masyarakat yang ramai-ramai turun kelas.

sripoku.com/ahmadfarozi
Bupati Musirawas H Hendra Gunawan menyatakan, kenaikan iuran BPJS kesehatan membuat angaran pemerintah daerah semakin terbebani. Karena dengan kenaikan iuran tersebut akan mengurangi porsi anggaran lain. Dampaknya, secara tidak langsung pembangunan dan pelayanan masyarakat disektor lainnya akan terganggu. Hal ini disampaikan H Hendra Gunawan, selaku Ketua Bidang Kesehatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPRRI terka 

Laporan wartawan sripoku.com, Ahmad Farozie

SRIPOKU.COM, MUSIRAWAS - Iuran BPJS Kesehatan yang naik 100 persen per tahun ini juga membuat Pemkab Musi Rawas risau.

Bukan hanya persoalan anggaran, tetapi juga perihal banyaknya masyrakat yang mengajukan turun kelas sehingga berdampak pada daya tampung rumah sakit untuk kelas tiga.

Dikatakan Bupati Musirawas Hendra Gunawan, kenaikan iuran BPJS kesehatan membuat angaran pemerintah daerah semakin terbebani karena dengan kenaikan iuran tersebut akan mengurangi porsi anggaran lain.

Dampaknya, secara tidak langsung pembangunan dan pelayanan masyarakat disektor lainnya akan terganggu.

Hal ini disampaikan H Hendra Gunawan, selaku Ketua Bidang Kesehatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPRRI terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Kamis (16/1/2020).

Warga Lahat Mulai Tinggalkan BPJS Kesehatan Sejak Layanan Kesehatan Gratis Gunakan KTP KK Berlaku

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena defisit yang besar menurut Hendra Gunawan dapat dimaklumi.

Namun, dalam praktek di daerah, terdapat sejumlah persoalan yang harus segera diselesaikan dengan baik, terutama permasalahan yang timbul akibat kenaikan iuran BPJS Kesehatan membuat anggaran pemerintah daerah semakin terbebani.

“Adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai 100 persen jelas akan mempengaruhi besar anggaran yang harus dialokasikan untuk membayar iuran bagi peserta PBI jaminan kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Hal ini otomatis akan memperkecil alokasi anggaran lainnya," kata  Hendra Gunawan.

"Sementara dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD mewajibkan Pemda menyiapkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total anggaran, kesehatan 10 persen dan infrastruktur 25 persen. Artinya 55 persen anggaran APBD digunakan untuk sektor-sektor yang sudah diplot pemerintah pusat,” sambungnya.

Halaman
12
Penulis: Ahmad Farozi
Editor: Refly Permana
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved