Mantan Pimpinan DPRD Banyuasin Priode 2014-2019 Belum Kembalikan Mobil Dinas

Laporan wartawan sripoku.com, Mat bodok

SRIPOKU. COM, BANYUASIN - Sejumlah mantan Pimpinan DPRD Banyuasin Priode 2014-2019 hingga kini masih ada yang belum mengembalikan mobil dinas (Mobdin) ke Sekretariatan DPRD Banyuasin.

Informasinya mantan pimpinan DPRD Banyuasin tersebut Agus Salam (Fraksi P-Golkar) yang sebelumnya juga Calon Wakil Bupati Banyuasin tak terpilih dan Heriyadi (Fraksi PAN) calon anggota DPRD Sumsel yang juga tak terpilih.

"Ya, kedua mantan pimpinan wakil rakyat Banyuasin ini memang sampai sekarang belum kembalikan mobil dinas. Hanya M Sholih (F-Hanura) yang sudah kembalikan," ujar Sopian Permana Sekwan Banyuasin kepada wartawan, Jumat (10/1/2020).

Sopian menegaskan jika Sekda Banyuasin telah mendesak kepada dirinya untuk menarik dua mobil dinas tersebut. Karena bisa digunakan untuk operasional pemerintah.

"Kita sudah tiga kali melayangkan surat ke mereka tapi belum juga ada respon dari yang bersangkutan," ungkap Sopian yang akrab disapa Yayan.

Ia menyebut tidak akan menarik paksa aset negara tersebut. Hanya dia berharap aset yang bernilai ratusan juta itu diserahkan secara sukarela atas kesadaran sendiri.

• Janda AY di 36 Ilir Palembang Ini Simpan 70 Butir Pil Ekstasi di Bra dan Sabu di Saku Celana Jeans

• Nyaris Diterkam Harimau, Martam dan 5 Warga Lainnya Terpaksa Dievakuasi Tim Satgas Harimau

• BREAKING NEWS: Warga Semende Kabupaten Muaraenim Nyaris Diterkam Harimau di Kebun Kopi

"Tak perlu ditarik paksa, apalagi mantan pimpinan dewan adalah publik figur di masyarakat, kita tunggu mobdin itu akan dikembalikan sendiri," ungkap Yayan.

Menyikapi hal tersebut, Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah (JPKP) Kabupaten Banyuasin sangat menyayangkan sikap dua mantan pimpinan DPRD Banyuasin.

Hingga kini belum menyerahkan mobil dinas milik Pemkab Banyuasin.

"Mesti mereka punya rasa malu, setelah tidak lagi menjabat mobil dinas tersebut dikembalikan tanpa harus ditarik paksa oleh Satpol PP Banyausin," ujar Umirtono SH Ketua JPKP Banyuasin.

Umirtono menyarankan agar Pemkab Banyuasin lebih ketat lagi dalam menyerahkan aset negara. Sebab uang yang dipakai untuk membeli mobdin adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.

"Setiap tahun para pejabat gonta-ganti mobdin, sedangkan mobdin yang ada dipakai untuk kepentingan pribadi. Ini sama saja pemborosan anggaran, kasihan masih banyak rakyat miskin yang butuh perhatian pemerintah," tandas Umirtono.