Kirim Usulan Reshuffle ke DPP, Iklim Cahaya Dilepas dari Ketua DPD Partai Berkarya Ogan Ilir

Laporan Wartawan Sripoku.com, Resha

SRIPOKU.COM, INDRALAYA - Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Sumsel, Islah Taufik membenarkan jika pihaknya telah melepaskan jabatan Iklim Cahya, sebagai Ketua DPD Partai Berkarya Ogan Ilir. Hal tersebut lantaran Iklim Cahya dianggap menyalahi aturan.

Islah mengatakan, pihaknya dipanggil oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Berkarya lantaran pusat mendapat surat dari DPD Ogan Ilir, soal usulan diajukan usulan Musyawaran Nasional (Munas). Yang mana, maksud usulan Munas itu adalah melakukan reshuffle di jajaran petinggi partai tersebut.

"Hal itu dilakukan tanpa tembusan dari kami," ujar Islah saat dikonfirmasi, Minggu (24/11/2019).

• Berita Palembang: KPU Sumsel Sebut, Baru Partai Berkarya Serahkan Desain APK yang Lengkap

Padahal, agenda Munas sendiri menurut jadwal baru akan diselenggarakan pada 2022 mendatang. Sehingga, hal itu dianggap sebagai mosi tak percaya kepada pengurus pusat.

"Jadi kami pengurus DPW dipanggil ke pusat diberi dua pilihan. Kami mecat pengurus DPD itu, atau kami yang dipecat," ungkapnya.

• Pasca KPU Coret Balon DPR RI, 17 Bacaleg Partai Berkarya Dapil Sumsel 100 Persen Full Diterima

Islah menyayangkan sikap tersebut, meskipun ia menangkap ada maksud baik dari dilayangkannya surat itu.

Ia menganggap, DPD Partai Berkarya Ogan Ilir ingin ada reshuffle karena dianggap tak mampu mengirimkan kadernya ke DPR RI dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 lalu.

"Namun tentu saja itu menyalahi, dan mau tak mau kami mengambil tindakan tegas," ungkapnya.

• Anggota Keluarga Cendana yang Kompak Bergabung di Partai Berkarya, dari Sulung Hingga Bungsu

Selain itu, DPD Partai Berkarya Kabupaten Ogan Ilir juga telah membuka pendaftaran Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati di Bumi Caram Seguguk. Lagi-lagi, hal itu diklaim belum ada koordinasi dengan pihak pusat.

"Belum ada koordinasi dengan pihak pusat untuk pembukaan pendaftaran itu, karena Pilkada Serentak 2020 kan masih lama," ungkapnya.

Namun demikian, sudah banyak orang yang mendaftar agar diusung oleh Partai Berkarya Kabupaten Ogan Ilir, yang berhasil mengirimkan 1 orang ke DPRD Ogan Ilir. Ia mengatakan, para tokoh yang telah mendaftar tersebut belum bisa diproses sesuai ketentuan partai.

• DPD Partai Berkarya Muaraenim Target Tiga Besar

"Saya tidak bisa mengatakan batal atau tidak berlaku. Karena itu akan didiskusikan dengan DPP," jelasnya.

Sementara itu sebelumnya, Iklim Cahya menyayangkan sikap yang dilakukan oleh DPW Ogan Ilir, terkait dengan pemecatannya sebagai pengurus DPD Partai Berkarya Kabupaten Ogan Ilir. Ia mengatakan, hal itu menyalahi lantaran pergantian pengurus itu dilakukan oleh pengurus partai level Provinsi.

"Padahal SK saya sebagai pengurus ditanda tangani oleh pengurus pusat, tapi diganti oleh DPW," ujarnya.

Awalnya ia mendengar desas desus tersebut dari orang sekitar. Setelah ia cek di Kesbangpol, memang ada surat pemecatannya sekaligus pengangkatan Aidil Fitri dan 2 orang lain, untuk menjadi Plt Ketua DPD Partai Berkarya Ogan Ilir, Sekretaris dan Bendahara.

• Buka Pendaftaran Calon Legislatif, Partai Berkarya Targetkan Lima Kursi di DPRD Muaraenim

"Kami kaget, apa salah kami sebagai ketua. Saya merasa dari tahun 2016 akhir sampai sekarang sudah bersungguh-sungguh di Partai ini. Tidak gampang menghadapi verifikasi untuk pemilu. Mengumpulkan KTP untuk daftar. Alhamdulillah lolos verifikasi," tambahnya.

Ia juga mengklaim sukses mengantarkan 1 kadernya untuk duduk di kursi DPRD Ogan Ilir. Hal itu membuktikan jika ia telah mengabdi pada organisasi secara penuh, yang mana tidak semua kabupaten/kota di Sumsel yang berhasil mengantarkan kadernya untuk duduk di kursi dewan.

"Bagi saya ini prestasi, berhasil mensejajarkan diri dengan partai-partai lain yang telah lama berdiri," tegasnya.

Ia mengakui jika mengirimkan surat menghendaki Munas itu. Ia menganggap, perlunya ada konsolidasi karena dinilai belum berhasil saat Pileg 2019 lalu.

Terlepas dari hal itu, ia akan berusaha menjelaskan maksudnya ke pengurus pusat. Hal itu dilakukannya setelah mendapat surat tersebut.

"Kami akan lapor ke DPP. Kalau memang seperti itulah ya kita berejo lagi (berusaha)," jelasnya.