Korupsi di RSMH Palembang
Duga Ada Korupsi di RSMH Palembang, Puluhan Massa AMSS Datangi Kejati Sumsel, Dirut: Silahkan Saja
Menduga ada tindak korupsi di RSMH Palembang, massa beratasnamakan Aliansi Masyarakat Sumsel menggelar orasi di Kejati Sumsel.
Laporan wartawan sripoku.com, Haris Widodo
SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Selatan (AMSS) mendatangi gedung Kejaksaan Tinggi Sumsel Jalan Gubernur H Bastari, Jakabaring Palembang Selasa (12/11/2019).
Kedatangan massa AMSS meminta pihak Kejati untuk melakukan penyelidikan dugaan kasus korupsi pembangunan gedung baru RSUP Dr Mohammad Hoesin yang merugikan keuangan negara.
"Kami minta aparat penegak hukum untuk turun tangan mengusut tuntas praktek korupsi pembangunan gedung baru RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang yang diduga ikut terlibat Direktur rumah sakit umum pusat Dr Mohammad Hoesin Palembang dan PPK," katanya.
AMSS datang ke Kejati sebagai bentuk keprihatinan terhadap praktek korupsi di dalam pembangunan rumah sakit umum pusat Dr Mohammad Hoesin Palembang.
"Rumah Sakit ini menyangkut hajat orang banyak jadi tidak seharusnya praktek korupsi terjadi di rumah sakit.
Kami tidak akan pernah lelah menyampaikan dan melaporkan setiap praktek korupsi yang terjadi di Sumatera Selatan," tegasnya.
Massa yang diterima oleh Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sumsel Khaidirman.
Khaidirman meminta kepada Aliansi Masyarakat Sumatera Selatan untuk menyampaikan laporan dugaan korupsi pembangunan gedung baru RSUP Dr Mohammad Hoesin secara formal.
"Sampaikan semua data datanya dengan lengkap lalu laporkan ke kami secara formal inilah proses yang harus dilakukan dimanapun pasti seperti ini," katanya.
Menurutnya apapun bentuk laporan dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat tidak ada alasan bagi Kejaksaan Tinggi untuk tidak menindaklanjutinya.
"Tapi kalau tidak ada bukti sulit, mungkin saja bisa perbuatannya ada tapi tidak didukung dengan bukti yang kuat percuma.
Contohnya suap siapa yang memberi dan siapa yang menerima suap yang lebih efektif kalau Operasi Tangkap Tangan (OTT)," tandasnya.
Dirut RSMH Dr M Syahril SpP MPH memberikan tanggapannya ketika dihubungi Sripoku.com di sela-sela menghadiri penyerahan penghargaan Anugerah untuk RSMH dari Menkes RI Juara 3 Implementasi Hospital dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke 55 di Jakarta.
"Tanggapan saya, kita ini kan negara hukum dan demokrasi. Sebagai negara demokrasi sudah jelas alur, cara dan mekanismenya buat semua warga.