Rizieq Shihab Klaim Dicekal, Beberkan 2 Dokumen 'Larang' Dirinya Balik ke Indonesia, Sebut Penjamin
Klaim Dicekal, Rizieq Shihab Beberkan 2 Dokumen 'Larang' Dirinya Balik ke Indonesia, Sebut Penjamin
lihat foto
Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pemerintah Saudi, yang selama dua tahun setengah saya berada di Makkah ini, mereka tidak pernah mengganggu saya.
Saya hidup di sini aman, nyaman, tenang, senang, penuh berkah.
Dan mereka setiap saat siap untuk mencabut cekal saya, kalau ada jaminan keamanan tersebut dari pihak Indonesia.
Sementara, saya berusaha meyakinkan bahwa saya bisa pulang kapan saja, dan insyaallah tidak akan ada sesuatu yang terjadi, tapi mereka perlu untuk jaminan itu datang dari Pemerintah Indonesia.
Jadi, Pemerintah Indonesia tidak usah berpura-pura tidak mengetahui tentang cekal ini, karena Pemerintah Indonesia sebetulnya yang meminta saya untuk dicekal, karena alasan politik.
Karena saya diinginkan oleh Pemerintah Indonesia agar tidak hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia, pada saat digelarnya Pilpres 2019 yang baru lalu.
Mereka mengingikan saat Pilpres digelar, saya tidak ada di Indonesia, saya ada di luar, karena bagi mereka saya merupakan ancaman, itu menurut penilaian mereka.
Sehingga, mereka mengganggu dan mengusik hak asasi saya, sehingga sampai saat ini saya masih dicekal.
Dalam video itu, Rizieq Shihab juga menunjukkan dua lembar kertas yang ia sebut visa dan surat pencekalan.
Hal itu ia katakan merespons permintaan PA 212 memberi target 100 hari kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memulangkan Rizieq Shihab.
"Terkait dalam hal permintaan Alumni 212 untuk mengembalikan Habib Rizieq, tentu itu menjadi tugas daripada kementerian terkait."
"Ada di situ Kementerian Luar Negeri yang bertanggung jawab terhadap seluruh WNI di luar negeri."
"Ada Kemenkum-HAM yang bertanggung jawab terkait dengan masalah-masalah hukum seluruh warga negara yang di luar negeri, termasuk Imigrasi," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
"Juga tentu menjadi urusan Kemendagri terkait politik dan sebagainya."
"Setidaknya ada tiga kementerian ini yang terkait, dan tentu ini bukan menjadi tugas Kementerian Pertahanan," tuturnya.
