Tuntut Sertifikat Lahan, Emak-Emak Baca Yasin Di Pemkot

Puluhan ibu-ibu yang tergabung dalam Forum Musyawarah Masyarakat Linggau Bersatu (Formma Luber) menggelar aksi demo

Tuntut Sertifikat Lahan, Emak-Emak Baca Yasin Di Pemkot
tribunsumsel/eko
Suasana puluhan emak-emak saat berdemo di Pemkot Lubuklinggau. 

SRIPOKU.COM, LUBUKLINGGAU - Puluhan ibu-ibu yang tergabung dalam Forum Musyawarah Masyarakat Linggau Bersatu (Formma Luber) menggelar aksi demo di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau, Senin (4/11/2019).

Puluhan ibu-ibu ini berasal dari delapan kelurahan yakni Tanjung Raya, Durian Rampak, Petanang Ulu, Petanang Ilir, Taba Baru, Belalau II, Sumber Agung, dan Belalau I.

Mereka menuntut supaya Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau menjelaskan terkait dengan permasalahan eks lahan Cikencreng yang mereka tempati tak kunjung selesai.

Dalam demo kali ini mereka menggelar doa dan membaca yasin bersama, berharap agar tuntutan mereka dikabulkan oleh Pemkot Lubuklinggau diijabah tuhan yang maha esa.

Alex salah satu perwakilan massa aksi dalam orasinya meminta agar sertifikat hak milik atas lahan eks PT Cikendreng yang telah mereka diami berpuluh tahun diterbitkan.

"Sudah berpuluh tahun kami hidup disana.

Sudah puluhan tahun kami tidak terusik, sekarang kami terusik tidak tidur nyenyak, kami tidak butuh pantai, kami butuh kepastian tanah kami," ungkapnya dalam orasi," paparnya.

Ia mengaku sudah bosan, mereka sudah mengadu ke DPRD, sudah dua kali untuk difasilitasi.

Namun hingga sampai saat ini belum ada kejelasan.

"Jangan sampai hak kami ditindak, karena bagian terpenting bagian dari rakyat, pejabat Pemkot Lubuklinggau dipilih oleh rakyat, sebagai wakil kami dipemerinatahan," ungkapnya.

Untuk itu, mereka meminta kepastiam hukum atas lahan yang mereka tempati saat ini, dalam hal ini Pemkot Lubuklinggau segera memberikan apa yang masyarakat inginkan.

Sementara Wali Kota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe mengatakan permasalahan lahan PT Cikencreng sudah berlarut -larut dari dahulu hingga sekarang belum selesai.

"Kita sudah membentuk tim yang diketuai wawako dan Kapolres, kemaren belum sempat turun karena Pilpres, tiba-tiba sudah ada demo, saya bingung," paparnya.

Kemudian munculnya relokasi itu sebagai bentuk wujud ganti rugi karena pemkot tidak punya anggaran, maka masalah lahan dan tanam tumbuh itulah bentuk relokasi.

"Besarnya relokasi sesuai dengan luas lahan dan tanam tumbuh, bukan ukuran 10-20 seperti isu yang disampaikan oleh masyarakat, kemudian jangan melihat nilainya karena setiap tahun meningkat," katanya.

Editor: Refly Permana
Sumber: Tribun Sumsel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved