UMK Kabupaten PALI Belum Diberlakukan karena Terkendala Hal Ini, Mengacu Pada UMP Sumsel

Nelum adanya Dewan Pengupahan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Bumi Serepat Serasan serta belum adanya akademisi atau tenaga ahli.

UMK Kabupaten PALI Belum Diberlakukan karena Terkendala Hal Ini, Mengacu Pada UMP Sumsel
sripoku.com/reigan
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Usman Dhani. 

Laporan wartawan sripoku.com, Reigan Riangga

SRIPOKU.COM, PALI - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Usman Dhani menyebutkan, bahwa Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) belum bisa diberlakukan, Jumat (1/11/2019).

Dari itu, kata Usman Dhani, sebagai gantinya, pihaknya masih mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Selatan.

Hal ini lantaran, menurut dia, belum adanya Dewan Pengupahan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Bumi Serepat Serasan serta belum adanya akademisi atau tenaga ahli. Sehingga UMK PALI tidak bisa diterapkan.

"UMP Sumsel sebesar Rp 2.804.453/bulan dan sesuai Peraturan Pemerintah naik menjadi Rp 3.043.111 atau sekitar delapan (8) persen.

Jadi, itu juga berlaku di Kabupaten PALI, meski masih menunggu persetujuan Gubernur," ungkap Usman Dhani, Jumat, (1/11/2019).

Usman menjelaskan, apabila ada perusahaan tidak membayar upah sesuai ketentuan, silahkan laporkan ke Disnaker.

Pihaknya akan memerintahkan perusahaan bersangkutan untuk membayar kekurangan upah tersebut.

Untuk menerapkan UMK, lanjut dia, pihaknya telah menyarankan perusahaan-perusahaan yang beroperasi dan berada di wilayah Kabupaten PALI agar membentuk Dewan Pengupahan dan Apindo.

Sebab, Dewan Pengupahan dan Apindo dibentuk oleh masing-masing perusahaan yang nantinya mengundang pemerintah.

"Syarat penerapan UMK selain ada Dewan Pengupahan, Apindo, Akademisi juga harus ada Serikat Buruh. Nah, untuk serikat buruh, sebagian besar perusahaan sudah memilikinya," jelasnya.

Kendati UMK di PALI belum diberlakukan, tetapi, jelas Usman Dani, bahwa pekerja tetap akan mendapatkan hak-haknya dalam penerimaan upah yang sesuai.

"Kita akan terus mengacu pada UMP, dan seluruh perusahaan wajib menerapkan UMP untuk membayar upah pekerjanya.

Kami membuka kantor kami untuk menerima aduan dari pekerja apabila pihak perusahaan tempatnya bekerja tidak taat aturan," ujarnya.

Penulis: Reigan Riangga
Editor: Refly Permana
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved