Kucuran DAK Sumsel Meningkat Signifikan, Sebelumnya 'Hanya' Berkisar Rp 50 Miliar

Kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 mengalami peningkatan cukup signifikan.

Kucuran DAK Sumsel Meningkat Signifikan, Sebelumnya 'Hanya' Berkisar Rp 50 Miliar
sripoku.com/rahmaliyah
Penyerahan penghargaan dari Kementerian PUPR pada Pemprov Sumsel bidang pembangunan infrastruktur jalan dalam acara Konsultasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 dalam pembinaan infrastruktur daerah wilayah barat di Hotel Wyndham. 

Laporan wartawan Sripoku.com, Rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 mengalami peningkatan cukup signifikan.

Sebelumnya berkisaran di angka Rp 50 miliar, kini menjadi Rp 76 miliar.

Hal ini pun dibenarkan oleh Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya, saat menghadiri Konsultasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 dalam pembinaan infrastruktur daerah wilayah barat di Hotel Wyndham, Senin (21/10/2019)

"Tahun ini Alhamdulilah meningkat, jadi Rp 76 Miliar," ujarnya, Selasa (22/10/2019).

Hanya saja, Mawardi menegaskan agar dalam menjalankan program dengan DAK dapat lebih berhati-hati.

Karena terkadang sorotan pengucuran DAK sangatlah ketat terutama dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Acap kali ada "penumpang gelap", seolah-olah porsi DAK telah sesuai dengan aturan yang ada, selain itu ada yang seolah memperjuangkan.

Padahal, ada rumusanya dalam penetapan DAK itu," ujarnya.

Lebih jauh, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PUBM-TR) Darma Budhy menjelaskan, Pemprov Sumsel sendiri mengusulkan hampir Rp 100 miliar hanya saja disetujui dikisaran Rp 76 Miliar yang akan dibagi untuk penanganan jalan di empat lokasi.

"Tugu Mulyo, Lubuk Linggau, Muratara, Petanggang batas OKU Timur batas OKI," katanya.

Menurut Budhy, dalam pengelolaan kucuran DAK dituntut untuk monitoring menyeluruh dari sisi laporan fisik, penyerapan keuangan per triwulan, dan lain sebagainya.

Ia mencontohkan, maksimum pada Bulan Juli sudah dilakukan tanda tangan kontrak, September progres fisik harus ada, begitu pula penyerapan dana serta proses final tidak adalagi perubahan di bulan Desember, sehingga pada February sudah bisa proses tender.

"Semua harus on schedule, Apabila laporan fisik tidak tercapai atau serapan tidak 100 persen sanksinya maka sisanya akan ditanggung oleh dana APBD Provinsi," katanya.

Di sisi lain, fokus Pemprov Sumsel terhadap peningkatan infrastruktur di Bumi Sriwijaya menorehkan prestasi berupa penghargaan dari Kementerian PU PR bidang pembangunan jalan.

Penulis: Rahmaliyah
Editor: Refly Permana
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved