Berita Muratara

Pemkab Muratara dan Bawaslu Muratara Sepakat Dana Pengawasan Pilkada 2020 Sebesar Rp 9,2 Miliar

Pemkab Muratara dan Bawaslu Muratara Sepakat Dana Pengawasan Pilkada 2020 Sebesar Rp 9,2 Miliar

Editor: Sudarwan
SHUTTERSTOCK
Ilustrasi. Pemkab Muratara dan Bawaslu Muratara Sepakat Dana Pengawasan Pilkada 2020 Sebesar Rp 9,2 Miliar 

Pemkab Muratara dan Bawaslu Muratara Sepakat Dana Pengawasan Pilkada 2020 Sebesar Rp 9,2 Miliar

 

SRIPOKU.COM, MURATARA - Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menghibahkan dana sebesar Rp 9,2 miliar untuk pengawasan Pilkada 2020.

Pemerintah dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Muratara sepakat dan telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"Alhamdulillah NPHD telah disepakati dan sudah ditandatangani sebesar Rp 9,2 miliar," kata Ketua Bawaslu Muratara, Munawir, Senin (21/10/2019).

Ia mengaku anggaran yang disepakati mengalami pemangkasan dan tidak sesuai dengan usulan semula Rp15,2 miliar.

Bahkan untuk menemui kesepakatan, Bawaslu dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Muratara sampai beberapa kali melakukan pertemuan dan berdiskusi.

Munawir menyampaikan, pada pertemuan pertama usulan Bawaslu yang direalisasikan Pemkab Muratara hanya Rp 4 miliar.

Video: Dump Truck Terjun ke Jurang di Muratara, Sopir Selamat tapi Sempat Terjepit

Raffi Ahmad Berusaha Ikhlas karena Hal Ini, Jawaban Bijak Nagita Slavina Tuai Pujian!

VIDEO: Ini Dia Bocoran Nama-Nama Yang Akan Mengisi Kabinet Jokowi Jilid II

Bawaslu belum menyepakati anggaran tersebut, sehingga dilakukan pertemuan kedua lalu meningkat menjadi Rp 6,8 miliar.

"Belum juga ada kesepakatan, kemudian diadakan pertemuan ketiga dan disepakati Rp 9,2 miliar," kata Munawir.

Ia menyatakan, dengan tidak sesuainya dana pengawasan yang disusulkan, pihaknya terpaksa melakukan efisiensi anggaran.

Padahal kata dia, usulan Bawaslu tersebut sudah sesuai dengan standar kebutuhan pengawasan Pilkada di Muratara.

Selain untuk kegiatan tahapan Pilkada, anggaran tersebut juga termasuk honor pengawas adhoc, seperti Panwascam, PPL maupun PTPS.

"Karena anggaran dikurangi, jadi kami akan berupaya sekuat tenaga kami untuk memaksimalkan pengawasan Pilkada," ujar Munawir.

Bupati Muratara, Syarif Hidayat mengatakan, sebenarnya Pemkab hendak memaksimalkan hibah anggaran untuk pengawasan Pilkada 2020 di Muratara.

Halaman
12
Sumber: Sriwijaya Post
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved