Sekjen DPP PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Inginkan Legislator di Sumsel Seperti Lebah

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

Sekjen DPP PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Inginkan Legislator di Sumsel Seperti Lebah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Sebanyak 59 peserta mengikuti Sekolah Ligislator anggota DPRD Povinsi Sumsel/Kabupaten/Kota se-Sumsel yang berlangsung 21-22 September 2019 di Hotel The Zuri Palembang.

Pada kegiatan yang mengambil tema Kuat Secara Ideologi, Berwawasan Luas dan Tertib Organisasi, Sekjen DPP PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Muhammad Hasanuddin Wahid mengatakan ingin punya legislator yang seperti lebah.

"Kita pingin punya legislator yang seperti lebah. Para lebah-lebah legislator. Dia mengeluarkam madu yang bermanfaat buat masyarakatnya. Sekaligua dia punya sengatan.

Dia akan buat sengatan seluruh kebijakan pemerintah, baik provinsi, daerah yang tidak berpihal kepada rakyat. Jangankan madunya, sengatannya itu dinantikan masyarakat. Apalagi madunya," tegas Muhammad Hasanuddin Wahid

Pria kelahiran Malang, 4 Februari 1975 yang dikenal sebagai mantan aktivis mengatakan kegiatan ini merupakan agenda rutin tetap di PKB di seluruh Indonesia untuk legislator PKB di semua tingkatan.

• Cerai dari Mike Lewis, Begini Kabar Tamara Bleszynski yang Kini Tinggal di Bali, Punya Bisnis Ini!

• VIRAL Video Penampakan di Jembatan Musi IV Palembang, Pengemudi Kaget Saat Lihat Ini dari Dekat

• Video Link Live Streaming MotoGP TV Online Trans7 dari Sirkuit Aragon Spanyol Minggu (22/9) Via HP

"Tujuannya adalah agar PKB mempunyai legislator-legislator yang benar-benar itu punya kualitas, kapasitas, baik di bidang kelegislatoran, yaitu terkait penganggaran, budgeting, controling, termasuk legislasi yaitu perundang-undangan peraturan daerah dan lain sebagainya," kata Hasanuddin Wahid yang juga Sekjen PP Pagar Nusa.

Menurutnya, mereka juga harus punya kemampuan untuk mengelolah Dapil agar mereka itu dengan pendukungnya, konstituennya, masyarakat, itu tidak berjarak.

Memperjuangkan Dapil-Dapil, dan masyarakat secara umum, dan bagaimana mereka dididik selama dua hari ini menjadi legislator yang tidak saja pintar memperjuangkan kepentingan masyarakat, tetapi juga pintar mengawasi pemerintah agar seluruh kebijakan pemerintah itu tidak pernah keluar dari kepentingan masyarakatnya.

Terkait jelang Pilkada serentak 7 kabupaten di Sumsel 2020, Hasanuddin Wahid menyatakan DPP PKB menyerahkan sepenuhnya DPW, DPC di 7 kabupaten itu.

• Lawan Musuh Farhat Abbas, Andra Situmorang Pamer Bukti VCD Porno Hotman Paris, Wanita Bali Saksinya

• Pria Ini Disebut Saksi Nikah Siri Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad, Punya Ratusan Karyawan Perusahaan!

• Melenggang ke Senayan, Segini Gaji Bakal Diterima Mulan Jameela Sebagai Anggota DPR, Ini Rinciannya

"Untuk kemudian merekrut kader terbaik, tokoh terbaik di masing-masing tempat yang mau Pilkada itu. Disaring, dijaring agar kemudian menghasilkan calon yang diusung oleh PKB yang benar-benar kehendaknya rakyat bagaimana PKB memperoleh kader yang seperti itu nanti akan juklak, juknis segera diberikan oleh DPP dan mereka melakukan penjaringan, penyaringan untuk kemudian mereka perjuangkan dalam Pilkada serentak 2020. Semoga PKB bisa menyapu bersih 7 pilkada itu," ujarnya.

Kalau ada kader yang mau maju, pasti akan kita dukung sepenuhnya. Teman-teman masih melakukan penjajakan, melakukan penjaringan. Kader yang hendak maju sedang kerja-kerja di lapangan untuk mengecek popularitas dan elektabilitasnya.

Kriteria calon yang akan diusung menurut Hasanuddin Wahab, dia harus satu visi dan misi dengan PKB, sanggup memperjuangkan garis-garis besar PKB dan paling utama dikehendaki oleh masyarakat yang bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat.

• Dihuni Sosok Gaib Jahat, Penampakan Rumah Mewah Ashanty Senilai 50 Miliar Terungkap Auranya Gelap

• Tragedi Amsterdam Diungkit Kembali, Nagita Slavina Blak-blakan Akui Hal Ini, Raffi Ahmad Mati Kutu!

• Prakiraan Cuaca BMKG di Kota Palembang Hari Ini, Minggu 22 September 2019, Masih Asap hingga Malam

Untuk Napi eks koruptor sendiri, sikap PKB akan mengikuti aturan perundang-undangan tentang syarat pencalonan kepala daerah.