Berita Pagaralam

Tak Berlakukan Pajak 10 Persen, Pemkot Pagaralam Ancam Cabut Izin Usaha

Tak Berlakukan Pajak 10 Persen, Pemkot Pagaralam Ancam Cabut Izin Usaha

Tak Berlakukan Pajak 10 Persen, Pemkot Pagaralam Ancam Cabut Izin Usaha
SRIPO/WAWAN SEPTIAWAN
ALAT TMD : PLT Kepala BKD Kota Pagaralam, Iwan Mike Wijaya saat menyambangi salah satu hotel di Pagaralam untuk melakukan alat Transaktion Monitoring Divice (TMD) atau Tipping Boks, Selasa (17/9/2019). 

Laporan Wartawan Sriwijaya Post, Wawan Septiawan

Tak Berlakukan Pajak 10 Persen, Pemkot Pagaralam Ancam Cabut Izin Usaha

SRIPOKU.COM, PAGARALAM - Sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor retribusi dan pajak daerah serta untuk mengdongkrak penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam memberlakukan pajak 10 persen untuk para pelaku usaha restouran dan hotel.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pagaralam, Iwan Mieke Wijaya mengungkapkan, usaha pihaknya untuk membuat kenaikan angka partisipasi Wajib Pajak (WP) di Pagaralam masih banyak menemui kendala.

"Kita masih banyak menemui kendala walaupun telah melakukan inovasi melalui pemasangan alat Transaktion Monitoring Divice (TMD) atau Tipping Boks yang dipasang disejumlah tempat usaha resto dan hotel untuk memastikan angka riil penerimaan pajak dari sektor ini," ujarnya kepada sripoku.com, Selasa (17/9/2019).

Pemkot Pagaralam Resmi Melarang Hiburan OT Dimalam Hari

Karena Orangtua Tak Mampu Beli Susu, Bayi 14 Bulan Diberi 5 Gelas Kopi Setiap Hari

Kendala yang ada yaitu masih adanya keberatan dari para WP mentaati Peraturan Daerah (Perda) nomor 07 tahun 2018 khususnya tentang pajak 10 persen yang diperuntukan bagi usaha restoran dan hotel.

"Keberatan yang paling banyak dari para WP pemilik atau pengelolah restoran dan hotel adalah lantaran mereka menilai Perda tersebut memberatkan usaha secara langsung," katanya.

Pasalnya menurur mereka pemilik usaha terpaksa harus membebankan pajak tersebut kepada konsumen sehingga dianggap berpotensi mematikan usaha.

"Paling banyak para wajib pajak ini mengatakan bahwa pajak 10 persen ini membuat usaha mereka jadi sepi karena konsumen tidak mau dikenakan pajak tetsebut," ungkapnya.

Selain itu para WP memintah pemberlakuan pajak 10 persen ini tidak diskriminatif yang hanya menyasar pelaku usaha yang beromzet diatas Rp15 juta saja namun mereka ingin aturan ini juga menyasar seluruh pelaku usaha lain.

"Dengan alasan lain para wajib pajak menilai penerapan perda serta pemasangan alat tipping boks ini dinilai diskriminatif," katanta.

Namun pihaknya tetap berkeras pemasangan TMD atau Tipping Boks ini sudah sesuai peraturan yang ada sehingga dengan adanya alat ini mampu mendongkrak PAD.

"Bagi yang tidak memberlakukan akan ada sangsi tegas mulai dari teguran lisan, tertulis dan terberat adalah pencabutan izin hingga penyegelan tempat usaha," tegasnya.(one)

Penulis: Wawan Septiawan
Editor: Budi Darmawan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved