Mata Wakil Bupati Muaraenim H Juarsah SH Berkaca-Kaca Tanggapi OTT KPK terhadap Bupati Muaraenim

Secara paralel pada pukul 17.31 WIB, tim KPK mengamankan Bupati Muara Enim di kantornya secara terpisah di Muaraenim dan mengamankan beberapa dokumen.

"Setelah melakukan pengamanan di rumah dan ruang kerja ROF, ruang kerja EM serta ruang kerja Bupati, tim kemudian membawa tiga orang ke Jakarta sekitar pukul 20.00 WIB dan Bupati pada 3 September 2019 pukul 07.00 WIB," ujar Basaria.

Selanjutnya, tim KPK melakukan pemeriksaan awal terhadap empat orang tersebut di Gedung KPK, Jakarta.

Mantan Ketua BPK Ungkap Fakta Lain

Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Muaraenim Ahmad Yani, di Muaraenim, Senin (2/9/2019) malam oleh KPK, menimbulkan pertanyaan apa yang sedang dialami oleh orang nomor satu di bumi Serasan Sekundang itu.

Namun informasi terakhir, Ahmad Yani dan rekannya kini diperiksa secara intensif di Gedung KPK.

Gubernur Sumsel yang berhasil ditemui Sripoku.com, mengatakan, belum tahu keberadaan Bupati Ahmad Yani.

"Saya kehilangan teman lama saya, saya juga lagi mencari tau keberadaan beliau dimana.

Tak ada kabar lewat whatsapp, telegram dan bentuk komunikasi lain darinya," ujar Gubernur Sumsel Herman Deru Kepada Sripoku.com, Selasa (3/9/2019).

• Video: Suami Bunuh Istri di Lubuk Sakti Indralaya Ogan Ilir, Leher Istri Ditusuk Besi Behel

• Rekomendasi - Inilah 6 Drama Korea Selatan Tayang Bulan September: Ada Strangers From Hell

Dengan ekspresi yang sangat sedikit lesu dan bingung terlihat dari wajah Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang tak percaya atas masalah yang menimpa bupati Muaraenim tersebut.

Bahkan dirinya tak tahu bahwa Ahmad Yani menerima uang senilai 35.000 USDolar tersebut.

Rencananya bila Bupati Muaraenim tersebut tak ada kabar atas keberadaannya selama 1x24 jam maka posisinya akan diganti sementara.

Mantan Ketua BPK Sumsel Ungkap Fakta Lain

Mantan Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan Sumsel Abdulrachman mengatakan bahwa Muara Enim termasuk kedalam salah satu daerah yang mempunyai komplain kepatuhan terutama pada dinas PUPR Muara Enim.

“Untuk temuan itu ada, semua kabupaten termasuk Muaraenim. Perlu memperdalam kepatuhan-kepatuhan atau komplain, “ kata Abdulrachman.