Berita PALI

ADD di PALI Dipangkas, Puluhan Kades Sambangi Kantor DPRD Pertanyakan Kelanjutan Pembangunan

ADD di PALI Dipangkas, Puluhan Kades Sambangi Kantor DPRD Pertanyakan Kelanjutan Pembangunan

ADD di PALI Dipangkas, Puluhan Kades Sambangi Kantor DPRD Pertanyakan Kelanjutan Pembangunan
SRIPOKU.COM/REIGAN P
Puluhan Kades saat menyambangi Kantor DPRD PALI mengadukan terkait adanya isu bahwa ADD bakal dipangkas. 

ADD di PALI Dipangkas, Puluhan Kades Sambangi Kantor DPRD Pertanyakan Kelanjutan Pembangunan

SRIPOKU.COM, PALI -- Puluhan Kepala Desa di Kabupaten PALI (Penukal Abab Lematang Ilir) menyambangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PALI, Senin (2/9/2019).

Dengan wajah nampak memendam kekecewaan, para Kades di Bumi Serapat Serasan ini mendatangi Kantor DPRD, lantaran mengadukan terkait isu Alokasi Dana Desa (ADD) dipangkas hampir 60 persen.

"Dari keterangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) anggaran untuk ADD sebesar Rp 105 M tersisa hanya Rp 49 M, artinya hampir 60 persen ADD dipangkas," ungkap Amirudin, Kepala Desa Prambatan Kecamatan Abab dijumpai di Kantor DPRD PALI, Senin.

Senada, Arka Nurawi Kepala Desa Babat Kecamatan Penukal menuturkan, bahwa hingga memasuki triwulan ketiga ini, ADD belum kunjung dicairkan, hanya baru 18 persen dan itupun baru untuk honor perangkat desa.

Sementara untuk bangunan fisik, menurut Arka jika anggarannya dipangkas habis, sementara pembangunan fisik sudah ada yang berjalan.

"Kalau dipangkas, siapa yang akan mengganti biaya pembangunan fisik yang sudah dibangunkan. Operasional kami tidak ada sama sekali, sementara pelaksanaannya sudah dilakukan. Jadi, apabila ini memang dipangkas, kami tidak menerima dan kami bakal demo besar-besaran," jelas Arka.

Para Kades ini diterima langsung ketua DPRD PALI Drs H Soemarjono, wakil ketua DPRD Darmadi Suhaimi, ketua Komisi I, H Ubaidillah dan anggota Komisi I, H Asri AG.

Pada pertemuan itu, Ketua DPRD PALI H Soemarjono mengaku bahwa Dewan tidak bisa menjawab, sebab yang bisa menjawab adalah pihak DPMD.

"Sebagai penentu teknis adalah DPMD, jadi yang menjelaskan kenapa dan alasan ADD yang bersumber dari APBD PALI dipangkas adalah pihak DPMD, karena yang diajukan ke dewan bentuknya glondongan," jelas Soemarjono.

Halaman
12
Penulis: Reigan Riangga
Editor: Budi Darmawan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved