Wujudkan Universal Health Coverage, Dinkes Perjuangkan Masyarakat Sumsel Miliki KIS

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Guna mewujudkan Program Pembangunan Indonesia Sehat khususnya untuk Sumsel Sehat terdiri dari 3 pilar, berbagai upaya telah dilakukan agar masyarakat Sumsel seluruhnya memiliki jaminan kesehatan.

"Pilar pertama itu paradigma sehat, pilar kedua adalah penguatan pelayanan kesehatan. Pilar ketiga yang kita perjuangkan adalah jaminan kesehatan untuk masyarakat Sumsel ini supaya semua memiliki jaminan kesehatan sesuai dengan peraturan Perpres 82 Pasal 102 bahwa mulai 1 Januari 2019 semua jaminan kesehatan yang diadakan oleh Pemda itu harus diintegrasikan ke JKN/KIS," ungkap Kepala Dinkes Provinsi Sumsel Dra Lesty Nurainy Apt MKes didampingi Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Ferry Yanuar SKM MKes, Selasa (27/8/2019).

Menurut Lesty, hal ini sudah dilakukan di Sumsel. Dimana sampai saat ini sudah 78,2 persen penduduk Sumsel ini memiliki kartu KIS. Di antara 17 kabupaten/kota, empat kabupaten/kota ini sudah universal health coverage. Ada yang 97 persen Muba, yang lain bahkan 100 persen. Seluruh penduduknya memiliki kartu KIS.

Seperti diketahui pada tahun 2005, semua negara anggota WHO, termasuk Indonesia berkomitmen untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC). Universal Health Coverage adalah program yang memastikan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus mengahadapi kesulitan finansial. Hal ini ditunjang dengan pelayanan fasilitas kesehatan yang berkualitas.

Universal Health Coverage (UHC)  merupakan salah satu cita-cita Pemerintah Indonesia, yaitu dengan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan akan berkontribusi pada status psikologi yang kuat.

"Dalam tahun ini juga Insya Allah sampai dengan Desember itu Palembang, Prabumulih. Lubuklinggau juga akan universal health coverage memiliki kartu JKN/KIS. Jadi akan 7," ujarnya.

Pihaknya juga akan berupaya terus supaya semuanya memiliki kartu KIS ini. Tentunya ada beberapa upaya yang dilakukan.

Yang pertama, memanfaatkan sumber daya yang kita miliki. Sumber daya yang dimiliki antara lain adalah dana dari PBI (Penerima Bantuan Iuran) APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota. Kemudian kuota dari APBN. Kuota APBN ini membantu 2.700 peserta PBI APBN.

"Kemudian dana pajak rokok. Dari pajak rokok 37,5 persen itu sudah langsung masuk ke BPJS. Tinggal memasukkan data kita. Siapa yang akan dimasukkan, tentunya penduduk yang miskin dan mendekati miskin. Apa yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah verifikasi, validasi data, sanding data, itu dilakukan oleh Dinas Sosial kabupaten/kota bersama Dukcapil dan BPJS," ujarnya

Untuk memperbaharui data terus supaya 2.700 ini (peserta PBI) terpakai seluruhnya oleh orang yang seharusnya mendapatkan bantuan itu. Sehingga itu akan mengurangi beban daripada APBD.

"Kalau ini gencar, kan tidak banyak lagi sebetulnya. Sekarang ini tahun ini Provinsi membantu 10 persen dari seluruh masyarakat yang belum memiliki jaminan. Tahun depan Insya Allah akan ditingkatkan untuk bantuan kabupaten/kota. Tapi kalau diiringi dengan pemanfaatan perbaikan data ini untuk memunuhi kuota daripada pajak rokok dan juga PBI APBN tentu beban kita akan semakin berkurang," pungkasnya. (Abdul Hafiz)