Sesalkan Siswa SMA Taruna Tanpa General Checkup. Komisi V DPRD Sumsel Tak Keluarkan Rekomendasi

Sekretaris Komisi V DPRD Sumsel H Mgs Syaiful Padli ST MM mengharapkan jangan sampai kasus ini menjadi bola salju dalam artinya kejadian ini ada di sekolah lain tapi tidak mencuat.

“ Karena di PermendikbudNo 18/2016 jelas kalau MPLS itu ada waktunya , diatur siapa penyelenggaranya, orangnya termasuk gurunya bukan siswa, Diknas dalam mendalami investigasinya kedepan akanmengevaluasi sekolah-sekolah ini dan kami Komisi V minta juga memasukkan dalam evaluasi investigasnya sehingga hasil MPLS dari sekian banyak SMA Se-Sumsel tahu, apakah efektif atau tidak, atau jangan –jangan kita mengusulkan dihilangkan kegiatan MPLS ini,” katanya.

• Ikut Belasungkawa, SMA Taruna Indonesia Kembalikan Uang Pendaftaran Wiko dan Serahkan Santunan

• Gubernur Sumsel Herman Deru Bentuk Tim Investigasi Usut Kekerasan di SMA Taruna Indonesia Palembang

Sedangkan Kepala Sekolah SMA Taruna Indonesia Palembang, Tarmidzi Indrianto usai rapat dengar pendapat tidak banyak berkomentar.

Ia mengaku bahwa pihak sekolah selalu melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan siswa di sekolah termasuk juga pengawasan pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

“Pengawasan tetap kita lakukan seperti bagaimana biasanya, semua kegiatan selama MPLS pun sudah dilakukan oleh ahlinya sesuai bidang masing-masing. Dalam pantauan kita hal yang dilakukan sudah baik awalnya. Dari tahun 2005 kita sudah dibantu oleh siswa dalam MPLS siswa baru yang sifatnya membantu kegiatan tersebut,” kata Tarmidzi.

Ditanya soal tes kesehatan untuk masuk ke SMA Taruna Indonesia Palembang, kata dia, tes kesehatan yang dilakukan hanya bersifat general dengan melihat postur tubuh siswa dan kesehatan luar.

“Sifat tes kesehatan kita tidak langsung secara mendalam, artinya kita hanya melihat postur siswa dengan dibantu orang-orang yang ahli dibidang itu,” katanya.

Dirinya tidak ingin berkomentar ketika disinggung mengenai jumlah lulusan SMA Taruna Indonesia Palembang yang menjadi anggota militer.

“Saya rasa sudah cukup yah, untuk data lulusan kami yang masuk jadi anggota militer datanya ada disekolah,” ujarnya singkat.

Sementara itu, Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas (Kabid SMA) Dinas Pendidikan Sumsel, Bonny Syafriyan mengatakan, tim investigasi dan tim evaluasi sudah mulai bekerja dan akan melaporkan hasil investigasi paling lambat hari Kamis (25/7/2019) nanti.

“Kebetulan hari ini kita dipanggil Komisi V DPRD Sumsel bersama dengan Kepsek SMA Taruna Indonesia. Kita jelaskan sudah sejauh mana yang sudah kita lakukan, saat ini belum kita selesaikan investigasi kita. Nanti, setelah semuanya selesai akan kami laporkan ke Bapak Kadis dan langsung laporan ke Bapak Gubernur. Mudah-mudahan hari Kamis nanti sudah ada laporan finalnya,” kata Bonny.

Untuk rekomendasi penutupan sekolah, ia belum ingin mengambil kesimpulan terlalu cepat karena proses investigas dan evaluasi masih berjalan.

“Bisa saja rekomendasi sampe penutupan, tapi kita belum ambil kesimpulan mana yang mungkin jadi rekomendasi pasti akan disampaikan langsung,” katanya. (Abdul Hafiz)