Sesalkan Siswa SMA Taruna Tanpa General Checkup. Komisi V DPRD Sumsel Tak Keluarkan Rekomendasi

Laporan Wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Ketua Komisi V DPRD Sumsel, H Fahlevi Maizano SH MH mengaku sangat menyesalkan kepada pihak sekolah yang tidak melakukan test kesehatan penuh atau general chekup kepada para siswa SMA Taruna.

“Mereka mengatakan kalau sekolah ini dari awal punya kekhususan untuk mereka yang ingin masuk TNI Polri, kalau mereka sudah mengkhususkan ke TNI/Polri seharusnya mereka melakukan cek kesehatan paripurna (general chek up) tapi itu tidak mereka lakukan, mereka hanya test fisik dengan test kesehatan luar seperti postur, berapa kali sit up, push up dan lari, seharusnya dilakukan pemeriksaan secara paripurna, entah itu darah, jantung, harusnya itu, ini tidak mereka lakukan, tapi kami belum ngomong ini kelalaian, inilah yang harus dievaluasi oleh Dinas Pendidikan,” ungkap Falevi Maizano.

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel telah menggelar rapat dengar pendapat antara Sekolah SMA Taruna Indonesia Palembang dan juga Tim Investigasi dan Evaluasi dari Dinas Pendidikan Sumsel, Senin (22/7/2019).

Pemanggilan tersebut terkait tewasnya dua orang pelajar SMA Taruna Indonesia Palembang lantaran kelalaian melakukan MOS (Masa Orientasi Sekolah) yaitu Delwyn Juliandro, Sabtu (13/7/2019) lalu dan Wiko Jeriyanda (16) yang sempat dilarikan ke RS Karya Asih Lebung Gajah dalam kondisi kritis, kini menghembuskan nafas terakhirnya di ruang perawatan RS RK Charitas, Jumat (19/7/2019) pukul 20.00.

Hadir dalam rapat tersebut Kepala Sekolah SMA Taruna Indonesia Palembang Tarmidzi Indrianto dan Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas (Kabid SMA) Dinas Pendidikan Sumsel, Bonny Syafriyan, rapat dipimpin Ketua Komisi V DPRD Sumsel Fahlevi Maizano.

Pria yang akrab disapa Boy mencontohkan Sekolah Olahraga yang tidak langsung menerapkan fisik siswa baru setelah tiga bulan baru siswa tersebut mengikuti kegiatan fisik.

• Terkait Meninggalnya WK, 9 Siswa-Siswi SMA Taruna Indonesia Sudah Diminta Keterangan

• Bersenggolan Dan Sempat Cekcok, Wanita Warga Empat Lawang ini Tanpa Ragu Tusuk Pria Penyenggolnya

“Karena mereka ini kan anak SMP baru masuk SMA tentu kita tahu anak ini, apa ada penyakit bawaan, apa fisiknya bagus atau tidak, seharusnya sekolah sudah mengantisipasi itu, ternyata ini tidak,” katanya.

Saat ini Komisi V DPRD Sumsel tidak akan mengeluarkan rekomendasi sekarang karena tim investigasi dan tim evaluasi lagi berjalan, terlalu dini kalau Komisi V DPRD Sumsel mengeluarkan rekomendasi.

“Cuma rekomendasi kami ke Diknas untuk bekerja sebaik-sebaik mungkin membuat ini lebih terang secara administrasi, secara program kegiatan maupun akademiknya, semuanya harus di evaluasi,” katanya.

Untuk MPLS sendiri dari awal tidak boleh dilakukan kontak fisik dan pengawasannya dilakukan oleh guru minimal 5 sampai 10 siswa ada 1 guru/ pembimbing/pembina dan ini harus dilihat juga di kegiatan sekolah ini.
Dan tidak boleh melibatkan senioritas, senioritas hanya dilibatkan untuk kepanitian dan tidak boleh dalam kegiatan tersebut hanya membantu menyiapkan apa yang dibutuhkan.

“Kita lihat terlibat tidak senioritas disitu, “ katanya.

Dan menurut politisi PDIP ini, kegiatan tersebut menurut pengakuan pihak sekolah berkerjasama dengan TNI dan ini akan dilihat , apakah kerjasama dengan TNI apakah secara perorangan atau institusi dan sejauh mana keterlibatan TNI.

• BREAKING NEWS : Sopir Truk Tembak Mati Seorang Pria di Simpang Lampu Merah Macan Lindungan Palembang

• Punya Nasib Malang, 5 Artis Ini Pernah Dianiaya oleh Pacar Sendiri Sampai Berakhir di Jeruji Besi

“SOP sekolah itu bagaimana, rundown kegiatan bagaimana, tiga hari di sekolah bagaimana , tiga hari dilapangan bagaimana, itulah kita ingin tahu melibatkan tim medis tidak dalam kegiatan tersebut, tim medisnya sampai sejauh mana, apakah mau menanggulangi mereka yang hanya kecapean atau kelesuan dan mendampingi terus dalam kegiatan itu, banyak yang harus kita kejar tapi kalau kita kejar itu akhirnya tim investigasi dan evaluasi Diknas Sumsel terlalu cepat kami penyampaikan itu, makanya kami lihat dulu,” katanya.

Pihaknya ingin masyarakat tahu apa permasalahan yang terjadi. Investigasi dan evaluasi ini juga kan bersifat menyeluruh, artinya akan diperiksa akreditasi sekolah itu, programnya berjalan dengan baik atau tidak. Kalau memang program yang berjalan menyalahi aturan, tentu harus ada tindakan yang harus dilakukan oleh Diknas Sumsel.