Ketua Fraksi Demokrat Interupsi. Minta APBD-P Alokasikan Anggaran Sekolah dan Berobat Gratis

Ketua Fraksi Demokrat Interupsi. Minta APBD-P Alokasikan Anggaran Sekolah dan Berobat Gratis

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumsel, MF Ridho saat melakukan interupsi dalam rapat paripurna yang berlangsung, Senin (1/7/2019).

Ridho yang juga anggota Komisi IV DPRD Sumsel mengingatkan janji politik Gubernur Sumsel Herman Deru SH MM untuk kembali melanjutkan program berobat dan sekolah gratis belum direalisasikan. Pasalnya masyarakat harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan pendidikan, begitu juga berobat gratis juga belum dirasakan masyarakat.

"Kenapa program sekolah dan berobat gratis belum direalisasikan oleh masyarakat, padahal dua program ini ada dalam janji politik pak gubernur," kaya MF Ridho ST MM.

Mantan Ketua Komisi III ini menyebut, pendidikan gratis sangat diharapkan bagi masyarakat kurang mampu sehingga masyarakat kurang mampu dalam melanjutkan pendidikan tingkat SMA.

"Itulah tugas pemerintah memberikan fasilitas pendidikan kepada masyarakat, sehingga tidak memberatkan masyarakat dengan sekolah gratis tersebut," ujarnya.

Begitu juga dengan berobat gratis karena masih banyak masyarakat yang belum terdaftar dalam BPJS kesehatan, karena janji gubernur masyarakat yang inggin mendapatkan pelayanan kesehatan hanya menunjukkan KTP saja.

"Oleh karena itu kami minta dalam APBD perubahan tahun ini Pemprov dapat mengalokasikan anggaran sekolah dan berobat gratis," terang Ridho.

Menanggapi hal ini, Wagub Sumsel Ir H Mawardi Yahya mengatakan, Pemprov Sumsel tidak mampu memfasilitasi seluruh sekolah digratiskan khususnya tingkat SMA karena keuangan Pemprov terbatas. Namun untuk sekolah unggulan sepenuhnya diserahkan kepada sekolah untuk memungut biaya kepada wali murid.

"Sedangkan untuk sekolah standar gratis,untuk itu ada yang gratis ada yang berbayar disesuaikan dengan sekolah tersebut," kata Mawardi.

Menurut mantan Bupati OI ini, di Sumsel ini ada Sekitar 437 sekolah tingkat SMA/SMK yang ada dibawah naungan Pemprov Sumsel. Sedangkan sekolah unggulan hanya berjumlah 26 baik di Palembang maupun di kabupaten/kota lainnya.

"Kalau semua sekolah gratis Pemprov tidak mampu. Oleh karena itu sekolah yang ada di daerah banyak yang kurang fasilitas baik itu ruangan maupun fasilitas lainnya," jelas Mawardi.

Mawardi menyebut telah ada empat kabupaten/kota yang sudah menjalani berobat gratis yang masuk dalam BPJS kesehatan. Sedangkan daerah lainnya masih dalam proses.

"Intinya baik sekolah maupun berobat gratis akan kita bahas bersama antara OPD terkait dengan Komisi-komisi DPRD Sumsel," pungkasnya. (Abdul Hafiz)