Breaking News:

Berita Palembang

Program Keluarga Harapan Terbukti Meningkatkan Kesejahteraan Warga Miskin, 909 KPM Keluar dari PKH.

Sebanyak 909 penerima Program Keluarga Harapan dari tahun 2018 sampai triwulan pertama 2019 sudah keluar dari kategori warga miskin.

Penulis: Wahyu Kurniawan | Editor: Tarso
SRIPOKU.COM/RAHMALIYAH/DOKUMEN
Kepala Dinsos Sumsel, Rosyidin Hasan 

Laporan wartawan sripoku.com, Wahyu Kurniawan

SRIPOKU.COM, PALEMBANG — Dana Program Keluarga Harapan (PKH) telah terbukti meningkatkan kesejahteraan warga miskin.

Pasalnya, keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menjadi peserta PKH sudah berhasil keluar dari kategori warga miskin, dari tahun 2018 hingga triwulan pertama tahun 2019. 

Jumlah KPM yang keluar dari PKH sebanyak 909 KPM. Jumlah tersebut akan terus bertambah mengingat banyak warga yang berhasil memanfaatkan dana PKH untuk menambah pendapatan keluarga. 

Kepala Dinas Sosial Sumsel, Rosyidin Hasan melalui Kabid Penanganan Kemiskinan, Adi Darmadi didampingi Kepala Seksi PKH Dayat mengatakan saat ini sudah banyak KPM yang tergraduasi menunjukkan jika program PKH sudah sesuai dengan sasaran. 

“KPM yang tergraduasi sudah masuk kategori sejahtera dan bisa mandiri. Sehingga, bantuannya distop,” jelasnya, Senin (18/3).

Penyaluran dana PKH di tahun ini terus diperketat. Setelah adanya MoU dengan Polri dalam hal pengawasan. Jadi banyak KPM yang sudah dalam kategori sejahtera masih menerima bantuan. Dan penyalurannya semakin diperketat. 

342 Unit Kendaraan Dinas Pemkab Banyuasin Menunggak Pajak, akan Dilakukan Razia

Harus Mampu Membaca Al Quran, Pejabat Eselon II dan III Pemkab Musirawas Diuji Ustadz

Saat Beraksi, Dua Pembobol Konter Handphone di KM 18,5 Palembang-Betung Dipergoki Polisi

“Jadi kalau ada KPM yang layak terdegradasi, pasti kita usulkan dan juga nantinya penyaluraan akan diperketat,” katanya.

Lanjut Dayat, juga tidak bisa memaksakan untuk tetap menjadi peserta PKH. Kendala selama ini, banyak yang masih mengaku-ngaku miskin.

Makanya, peran kepolisian sangat penting agar dananya tepat sasaran. Selain itu, langkah sejumlah Dinsos Kabupaten/kota yang menempeli stiker keluarga kurang mampu di rumah KPM juga meningkatkan jumlah KPM yang tergraduasi. 

“Banyak dari warga enggan ditempeli stiker di rumahnya lantaran dari sisi ekonomi sudah mapan. Mereka memilih mundur mengikuti program PKH karena memang sudah sejahtera,” ujarnya.

Namun, penempelan stiker ini tidak bisa dilakukan secara massif di 17 kabupaten/kota. Pasalnya, penempelan stiker harus menggunakan dana APBD. (mg4) 

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved