Cerita Kelam 1983 Preman Berbondong-bondong Hapus Tato Karena Takut Jadi Target Petrus

Masalahnya, banyak koruptor yang tidak ditembak misterius seperti diberlakukan pada bandit lainnya padahal uang yang dirampok koruptor bisa jadi jauh lebih tinggi angkanya.

Misalnya kasus e-KTP senilai Rp 2,5 triliun, Bank Century senilai Rp 6,7 triliun, atau BLBI senilai Rp 650 triliun.

Tentu saja, para koruptor penampilannya tidak seperti gali tatoan, mereka hidup di rumah yang nyaman dan mewah dari hasil korupsinya.

Meski demikian, kejahatan jalanan seperti dilakukan gerombolan debt collector yang menculik siswi SMP dan dilecehkan, misalnya, juga tidak bisa dibiarkan.

Kalangan masyarakat, yang tercermin suaranya dari komentar atas berita ini bahkan minta agar gerombolan debt collector itu ditembak mati semua.

Sebutan penembak misterius atau sering disingkat petrus adalah suatu operasi rahasia dari pemerintahan di masa Presiden Soeharto pada tahun 1980-an untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang begitu tinggi pada saat itu.

Operasi ini secara umum adalah operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah.

Pelakunya adalah orang terlatih yang misterius, tak jelas, dan tak bisa diidentifikasi, maka muncul istilah petrus (penembak misterius).

Mereka beroperasi seperti siluman, ada yang pro, ada yang kontra.

Sebenarnya, petrus berawal dari operasi pe­nang­gulangan kejahatan di Jakarta.

Pada tahun 1982, Soeharto memberikan peng­har­gaan kepada Kapolda Metro Jaya, Mayjen Pol Anton Soedjarwo atas keber­ha­silan membongkar perampokan yang meresahkan masyarakat.

Pada Maret, tahun yang sama, di hadap­an Rapim ABRI, Soeharto meminta polisi dan ABRI mengambil langkah pemberantasan yang efektif menekan angka kriminalitas.

Hal yang sama diulangi Soeharto dalam pidatonya tanggal 16 Agustus 1982.

Permintaannya ini disambut oleh Pangkopkamtib Laksamana Soedomo da­lam rapat koordinasi dengan Pangdam Ja­ya, Kapolri, Kapolda Metro Jaya dan Wagub DKI Jakarta di Markas Kodam Metro Ja­ya tanggal 19 Januari 1983.

Dalam rapat itu diputuskan untuk melakukan Operasi Clurit di Jakarta, langkah ini kemudian diikuti oleh kepolisian dan ABRI di ma­sing-masing kota dan provinsi lainnya.