Pilpres 2019
Prabowo Siap Bagi-bagi Jatah Kekukasaan Jika Jadi Presiden, Berani Jujur Ungkap Perjanjian Ini
Beda cara Jokowi dan Prabowo bagi-bagi kekuasaan jika menang Pilpres. Prabowo berani jujur ungkap perjanjian ini.
SRIPOKU.COM - Bagi-bagi kekuasaan sepertinya masih terus menggeroti Pemerintahan Indonesia.
Mulai dari level Bupati, Walikota hingga Presiden.
Meski terkesan tersembunyi nan rapi, tapi ujungnya semua bisa melihat bagaimana Partai Koalisi yang mendukung pemimpin akan membagikan kursi kekuasaan bersama partainya.
Ketika awal Pemerintahan Presiden Joko Widodo menjanjikan tidak akan membagi kekuasaan.
Lambat laun, kabinet Jokowi diisi dari berbagai partai koalisinya.
Dari 34 kementerian yang ada, Jokowi memberikan jatah 16 kursi menteri untuk partai politik.
Keputusan ini dinilai sejumlah pihak sangat tidak sejalan dengan pernyataan Jokowi yang menyatakan bahwa koalisi parpol yang mendukungnya adalah koalisi tanpa syarat.
Presiden terpilih Joko Widodo menyatakan bahwa pemberian jatah 16 kursi menteri untuk partai politik pendukungnya bukanlah sebuah praktek bagi-bagi kursi kekuasaan untuk partai politik pendukungnya atau sebagai bentuk kompromi.
Menurutnya praktek yang dinamakan transaksional bagi-bagi kursi menteri dilakukan sebelum pemilihan presiden dimulai, sedangkan ia baru mengkalkulasikan 16 kursi menteri untuk partai politik dan 18 kursi untuk profesional non partai, baru diputuskan setelah menang pemilihan presiden.
Jokowi merasa perlu merangkul kekuatan partai politik di parlemen terutama yang mendukungnya ketika pilpres 2014 agar program-program prioritasnya dapat berjalan. Dia juga memastikan tidak ada pihak yang bisa mengintevensi ketika memilih menteri dari partai politik.
Jokowi menjelaskan, "Bukan langkah kompromistis kan lebih banyak profesionalnya.Kementerian-kementerian mana yang diberikan kepada profesional itu yang menurut saya paling penting. 34 kementerian itu kan bukan harga mati."
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta Gun Gun Heryanto menilai 16 kursi menteri yang berasal dari partai politik yang disiapkan Jokowi terlalu besar.
Gun Gun menyatakan kondisi ini mengecawakan masyarakat karena publik menduga jatah menteri partai politik jauh lebih sedikit karena Jokowi pernah menyatakan koalisi partai politik yang mendukunganya adalah koalisi tanpa syarat.
Tak hanya Jokowi, calon Presiden Prabowo Subianto juga blak-blakan bagaiman dirinya akan memberikan jatah kekuasaan untuk partai koalisinya.
Dilansir dari Tribunnews, Prabowo hadir dalam acara bedah buku "Paradoks Indonesia", Sabtu (1/9/2018)
Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menjadi pembicara kunci dalam acara yang bertempat di Ballroom Grand Sahid Jaya, Jakarta.
Acara yang berjudul Seminar Nasional Dalam Rangka Memperingati HUT RI tersebut digelar oleh Institut Madani Nusantara dan dihadiri para cendikiawan se-Indonesia.
Dikutip Tribun Video dalam akun Facebook resmi Prabowo Subianto@prabowosubianto, dirinya membahas kontradiksi kekayaan negara di tengah situasi masyarakat yang miskin.
Dirinya tak hanya membahas mengenai kekayaan alam Indonesia yang belum bisa diolah secara maksimal, namun juga membahas pemerintahan yang akan dipimpin jika dirinya terpilih jadi presiden pada Pilpres 2019 nanti.
Dalam pidatonya, Prabowo bercerita dirinya usai bertemu dengan 23 pengusaha muda terkemuka di Indonesia.
Para pengusaha muda tersebut khawatir jika dirinya memimpin akan koalisi dan khawatir seluruh kabinet akan diisi oleh pendukung Prabowo saja.
Kemudian Prabowo menjawab.
"Kami di koalisi kami, dalam pembicaraan kami, dengan PKS dengan PAN dengan Demokrat, dengan pembicaraan kita semua sudah garis bawahi kalaupun nanti InsyaAllah kita menang, dan kalau cendikiawan para guru besar sudah sepakat dengan para ulama, bersepakat dengan emak-emak InsyaAllah memang kita akan menang," ucap Prabowo dengan disertai tepuk tangan para peserta seminar.
Kemudian Prabowo menjelaskan soal koalisi pendukungnya termasuk jatah untuk partai politik.
"Tapi.. tapi.. Saya sampaikan kalau kita memang kita dari sekarang sudah sepakat, kalaupun kita memberi jatah kepada partai politik, jatah itu adalah jatah nominasi.
Tidakserta merta bahwa kalau jatah kepada PKS, PKS akan taruh anggota partai dia, dia akan mencari orang yang terbaik di bidang yang dia diberi kepercayaan.
PAN juga demikian, Demokrat juga demikian, Gerindra juga demikian.
Ini berkarya, ya.. Tapi saudara-saudara sekalian, ini komitmen kita," jelasnya.
Simak videonya :
(Tribun-Video.com/ Yulita Futty Hapsari)