Pilpres 2019
Gerindra Nilai Ada Motif Tersembunyi di Balik Tawaran Jokowi Jadikan Prabowo Cawapres
Makanya, kubu Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo untuk menjadi cawapresnya karena kalau rematch pak Jokowi akan
lihat foto
SRIPOKU.COM, JAKARTA - Di balik keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggandeng Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 mendatang, diyakini Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade ada motif tersembunyi.
Andre Rosiade menilai, hal ini tak terlepas dari elektabilitas Jokowi sebagai petahana yang masih stagnan di bawah 40 persen dalam berbagai survei.
Menurut Andre Rosiade, hal ini menunjukkan bahwa 60 persen rakyat ingin mengganti Presiden.
Baca: Terungkap, Ternyata Perilaku Buruk Vicky Prasetyo Ini Bikin Sakit Hati, Pantas Angel Lelga Marah!
Andre Rosiade kemudian membandingkan dengan zamannya Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Andre Rosiade, kondisi ini berbanding terbalik dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di 2009.
Setahun sebelum pilpres, elektabilitas SBY sudah stabil di atas 60 persen.
"Makanya, kubu Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo untuk menjadi cawapresnya karena kalau rematch pak Jokowi akan kalah," kata Andre kepada Kompas.com, Sabtu (14/4/2018).
Andre menegaskan bahwa Prabowo tidak tergoda dengan tawaran Jokowi tersebut.
Menurut dia, tawaran itu langsung ditolak dan Prabowo pada akhirnya tetap memutuskan tetap maju sebagai capres.
Baca: Ini Alasan Mengapa Prabowo Bisa Kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Pada rapat koordinasi Partai Gerindra 11 April lalu, Prabowo menyatakan dirinya siap menerima mandat dari kader Gerindra untuk maju di pilpres 2019 mendatang.
"Pak Prabowo sudah memberikan keputusan tidak menerima itu, ya sudah dan Pak Prabowo menyampaikan mari kita berjumpa di Pilpres 2019," kata Andre.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengatakan, alasan utama Presiden Joko Widodo ingin menggandeng Prabowo sebagai cawapres adalah untuk menjaga persatuan.
Ia mengungkapkan, saat menawari Prabowo sebagai cawapres, Jokowi berkaca pada Pilkada DKI Jakarta yang dipenuhi ketegangan dan berpotensi memicu konflik.
