Breaking News:

Baru 5 Kabupaten Kota di Sumsel yang Menerima Dana Desa Tahap Pertama Tahun 2018

Dana Desa yang sudah tersalur di tahap I sebesar 20 persen atau sebesar Rp 163,83 miliar dari alokasi tahun 2018.

SRIPOKU.COM/RAHMALIYAH
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Sudarso. 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Masih belum adanya peraturan kepala daerah terkait alokasi dana desa, mengakibatkan lambannya proses penyerapan dana desa untuk tahun 2018.

Hal itu disampaikan, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumsel Sudarso, Selasa (6/3/2018).

Bahkan, Sejak awal Februari, Pemerintah Pusat sudah kembali mengucurkan Dana Desa tahap I untuk di 2018 ini.

Namun, hingga kini Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan mencatat baru desa di 5 kabupten/kota yang sudah menerimanya dari 14 kabupaten/kota di Sumsel yang mendapatkan alokasi dana desa,

"yang sudah tersalur di tahap I sebesar 20 persen dari alokasi tahun ini, Realisasi yang sudah tersalur sebesar Rp163,83 miliar,” kata Sudarso,

Desa-desa yang telah disalurkan dana tersebut, kata Sudarso, yakni Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir (OI), Musi Rawas dan Kota Prabumulih dengan jumlah 1.044 desa dari jumlah total penerima di Sumsel, yakni 2.852 desa.

Kata Sudarso, pihaknya meminta agar sejumlah kepala daerah dapat segera menyelesaikan peraturan yang dibutuhkan tersebut, sehingga dana desa tahap I ini dapat segera dirampungkan pencairanya.

Sebab jika tidak pencairan tahap pertama dikhawatirkan akan terjadi penumpukan anggaran.

Dimana, untuk penyaluran dana desa tahun 2018, dibagi menjadi tiga tahap, Tahap pertama 20% di Januari, Tahap kedua 40% paling cepat April 2018, dan Tahap ketiga sebesar 40% pada bulan Agustus. Berbeda, dengan tahun 2017 yang hanya dibagi menjadi dua tahap.

Perubahan pola tesebut karena mempertimbangan perubahan skema dana desa yang lebih menekankan pada padat karya tunai.

"Maksimal Tahap 1 cair di Juni 2018. Kalau masih ada yang belum cair artinya anggaran tahap kedua akan menumpuk. Padahal, diharapkan pencairan 20% digunakan untuk padat karya. Jadi, bahan baku dan tenaga kerja berasal dari desa tersebut bisa langsung dibayar tunai," ujar Sudarso.

Ditambahkannya, Ada dua persyaratan untuk pencairan dana desa dari kas daerah, pertama Pemerintah Daerah (Pemda) sudah menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) mengenai APBD 2018 dan Kedua, Peraturan Bupati/walikota mengenai pengalokasian Anggaran Dana desa, sesuai ketentuannya minimal 10% dari dana transfer yang belum jelas diperuntukkannya yang diterima kabupaten atau kota tersebut.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin mengingatkan dana desa tersebut harus dikelola dengan benar.

Mengingat jumlah yang dialokasikan terbilang cukup besar, jika pengelolaannya tidak benar akan menjadi masalah.

“Jadi gunakan dana itu sabaiknya untuk pembangunan desa,” tutupnya. (cr26)

Penulis: Rahmaliyah
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved