Pemprov Sumsel Segera Revitalisasi Irigasi Persawahan

Pemberian hibah ini sendiri berdasarkan hasil dari perundingan lembaga luar negeri tersebut dengan Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR.

Penulis: Rahmaliyah | Editor: Ahmad Sadam Husen
SRIPOKU.COM/RAHMALIYAH
Kepala PSDA Sumsel, Darma Budhi. 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Dinas Pengendalian Sumber Daya Air (PSDA) ditahun ini akan mulai melaksanakan segera revitalisasi irigasi persawahan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kegiatan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi melalui Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) yang dilakukan beberapa waktu lalu oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Meski belum menentukan daerah persawahan mana yang akan dipilih, namun Kepala PSDA Sumsel, Darma Budhi, mengatakan jika kemungkinan akan dilakukan di Musi Rawas, Lahat, dan OKU.

“Total areal irigasi dibawah wewenang Sumsel sendiri seluas 49 ribu hektar terdiri dari irigasi rawa dan permukaan,” ujar Budhi, Selasa (20/2/2018).

===

Soal anggaran, kata Budhi, alokasi yang dipergunakan nantinya menggunakan dana hibah luar negeri yang berasal dari Asian Development Bank (ADB), International Fund for Agricultural Development (IFAD), dan International Accreditation Forum (IAF).

Dimana dana itu ditujukan untuk swasembada pertanian.

“Total besaran hibah tersebut sekitar Rp. 83 miliar yang kami terima dan pencairanya dilakukan bertahap selama lima tahun,” jelasnya.

Pemberian hibah ini sendiri berdasarkan hasil dari perundingan lembaga luar negeri tersebut dengan Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR.

Dimana, Provinsi Sumsel mengajukan sesuai kebutuhan.

Budi mengungkapkan jika pihaknya sejauh ini masih menunggu petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) lanjutan dari Ditjen SDA untuk sistem penerapan atau implementasi dari hibah ini sendiri bakal seperti apa.

“Jadi sifatnya tidak ada sistem tender dalam pekerjaanya,  kemudian untuk pekerjanya harus memberdayakan petani setempat.”

“Kemungkinan besar program ini akan jalan tahun ini juga,” katanya.

===

Sementara itu, penandatanganan perjanjian hibah kegiatan IPDMIP ini sebagai wujud komitmen bersama dalam pengelolaan irigasi secara integratif dan partisipatif mendorong terwujudnya kedaulatan pangan nasional.

Forum koordinasi kebijakan dirangkai dengan dialog interaktif mengenai mekanisme tentang tatacara pencairan dana program IPDMIP dan tata cara pengisian rekening khusus berbasis Research Based Learning.

Komitmen ini diwujudkan melalui peningkatan produktivitas padi, merehabilitasi 3 juta hektar jaringan irigasi, mencetak 1 juta hektar sawah beririgasi, menjamin tersedianya air untuk irigasi, serta meningkatkan infrastruktur pertanian.

Sekda Provinsi Sumsel, Nasrun Umar, mengharapkan dinas dan lembaga teknis terkait yakni Bappeda, Dinas Pertanian dan Dinas Pengeloaan Sumberdaya Air Provinsi Sumsel, dapat memanfaatkan program kegiatan IPDMIP dengan baik .

“Saya harapkan tiga dinas teknis ini dapat mengoptimalkan program ini di wilayah Sumatera Selatan,” ujarnya.

===

IPDMIP merupakan program Integrasi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif yang melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.

Kegiatan IPDMIP ini akan dilaksanakan mulai tahun 2017 hingga 2021, melibatkan Balai Besar/Balai Wilayah Sungai dan Pemerintah Daerah melalui badan dan dinas-dinas yang terkait.

Melalui IPDMIP, keberlanjutan dan peningkatan produksi pertanian beririgasi akan terwujud dengan menguatnya sistem dan kapasitas kelembagaan pertanian beririgasi yang berkelanjutan, membaiknya operasional, pemeliharaan dan pengelolaan sistem irigasi, membaiknya infrastruktur sistem irigasi, dan meningkatnya pendapatan pertanian beririgasi.

Program ini mendukung salah satu dari sembilan agenda prioritas pembangunan atau “Nawa Cita” yaitu program ke tujuh “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”, mendukung empat sasaran strategis Kementerian PUPR khususnya sasaran “enMatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi”, serta mendukung pilar pengelolaan sistem irigasi. (Sripoku.com/Rahmaliyah)

===

Sumber: Sriwijaya Post
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved