Polemik Partai Hanura
Hanura Sumsel Didera Perpecahan, Mularis Minta Kader Bersatu Dulu
Meski saat ini masih didera perpecahan, Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sumsel H Mularis Djahri SH
Penulis: Abdul Hafiz | Editor: Odi Aria Saputra
Laporan wartawan Sriwijaya Post, Abdul Hafiz
SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Meski saat ini masih didera perpecahan, Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sumsel H Mularis Djahri SH mengajak kader partai besutan Jenderal TNI Purn H Wiranto ini agar bersatu dulu demi lolos dalam verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum, 28-29 Januari 2018 ini.
"Kita sudah dapat undangannya. KPU akan melakukan verifikasi faktual 28-29 Januari ini.
Untuk kader Hanura khususnya di Sumsel dan di Indonesia, agar verifikasi faktual ini dijalankan dengan baik.
Meakipun ada terjadi kemelut intern, ya jangan sampai dibawa-bawa keluar terus.
Sekarang bersatu dulu sehingga verifikasi faktual kita ini bisa lolos.
Verifikasi faktual ini tentunya sudah bertahun-tahun kita sudah tata sedemikian.
Tentunya KPU harus kembali ke Sipol.
Nggak mungkin partai yang sudah 12 tahun ini, tahu-tahu Pak OSOnya baru satu tahun mau merubah Sipol dalam jangka waktu satu dua hari.
Itu hal yang mustahil. Itu tergantung KPU sendiri yang punya aturan," seru Mularis, Minggu (28/1/2018).
Menyinggung keberadaan Ketua DPD Partai Hanura Sumsel yang baru H Hendri Zainuddin SAg SH, bos SPBU dan perkebunan PT Campang Tiga ini menyebut nya versi OSO (Oesman Sapta Odang).
"Dia kan Ketua DPD Partai Hanura Sumsel versi OSO.
OSO sendiri kan hasil Munaslub 18 Januari 2018 di Cilangkap telah diberhentikan.
Kalau memang mereka bangun partai baru versi OSO silahkan-silahkan saja.
Kita jangankan sesama kader Hanura harus beretika berpolitik yang baik.
Dengan partai yang lain saja, kita saling menghormati.
Apalagi sama-sama Hanura," terang pensiunan Polri ini.
Mularis menjelaskan perkembangan kisruh Partai Hanura ini, dari kubu Manhattan starter pointnya dari SK Menkumham yang mana Ketumnya OSO dan Sekretarisnya Hari Loting Siregar.
Sedangkan dari kubu Ambara maunya kembali ke hasil Munaslub 2016 yang mana Ketumnya OSO dan Sekretarisnya Syarifuddin Sudding.
"Kalau kesepakatan itu belum ketemu, kita berpegang kepada hasil Munaslub Cilangkap 18 Januari 2018 yang mana isinya memberhentikan OSO sebagai Ketum dan mengangkat Marsma Purn Daryatmo jadi Ketum dan Sekretarisnya Syarifuddin Sudding.
Pak Wiranto sebagai Dewan Pembina sudah memfasilitasi kedua kubu islah.
Tapi untuk yang senior-senior ini adalah 34 DPD Partai Hanura se-Indonesia itu yang punya suara," jelasnya.
Sebelumnya Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sumsel yang baru pasca Musdalub di Jakarta, H Hendri Zainuddin SAg SH didampingi anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Hanura DPRD Sumsel Aslam Mahrom dan Iwan Hermawan mengatakan partainya tengah melakukan persiapan verifikasi faktual oleh KPU tanggal 30 Januari 2018 di Sumsel dan kabupaten kota.
“Kantor sudah siap rencana di Kampus, nanti kita kemungkinan panggil Fraksi ini apakah ada roling fraksi atau tidak, kita umumkan nanti sedangkan mengenai Arkoni yang maju di Pilkada Banyuasin penggantinya Ali A Rasyid, karena suara terbanyak kedua pak Ali Rasyid,” kata Hendri ketika di temui di Fraksi Partai Hanura DPRD Sumsel, Kamis (25/1/2018) lalu.
Menurutnya, verifikasi faktual itu meliputi kantor, pengurus, 30 persen perempuan, nomor rekening partai, KTA, KSB.
"Jadi ada 5 persen anggota yang terdaftar, seperti untuk kota Palembang ada 2000 anggota, 5 persen didatangkan di sekretariat,” katanya.
Sedangkan sistem informasi partai politik (sipol) yang ada di situs KPU menurutnya, diperbaharui.
“Kalau di tingkat pusat SIPOl sudah berubah, OSO, di Provinsi sudah diubah semalam Isya Allah saya dengan Rizal Syamsul, Sumsel Insya Allah lolos,” katanya.
Mengenai kisruh di Hanura, menurutnya sudah selesai dan SK Menkumham nanti tetap saja tinggal kelompok Daryatmo menyesuaikan.
“Dalam aturan PKPU kalau orang tidak sah lagi untuk menggunakan partai tapi menggunakan partai itu bisa pidana, tapi kita biarkan saja, proses jalan dan pada saatnya kita akan kasih surat supaya jangan menggunakan uniform partai karena dia tidak berwenang lagi dengan partai,” katanya.
Selain itu menurut Hendri, kepengurusan DPD Partai Hanura Sumsel tetap dirinya menjabat sebagai Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sumsel.
“Bendahara dijabat Aslam Mahrom, Ketua Bidang Keanggotaan Iwan Setiawan, Sekretaris di jabat Rizal Syamsul, orang baru di Hanura Sumsel ada Sekretaris Bapilu dijabat Tarech Rasyid , Wakil Sekretaris Husyam Usman Alfarenzi Panggarbesi menjabat sebagai Ketua Badan Saksi, sedangkan yang lain tidak banyak perubahan, anggota DPRD Sumsel kecuali Kamirul tetap sebagai Ketua DPC Hanura kota Prabumulih, Arkoni sebagai Ketua Dewan Penasehat, Junaidi Ramli sebagai Ketua Dewan Pakar,” katanya.
Mengenai islah kepengurusannya dengan Ketua DPD Partai Hanura Sumsel H Mularis Djahri menurutnya, sebenarnya sudah islah dan tidak ada kubu-kubu lain.
“Yang penting kita konsentrasi diverifikasi faktual, dan kita ada aturan main, kami tidak ada misalnya mentang-mentang kami jadi ketua, dia tidak dukung, tetap dukung, yang pasti kubu Ambara ini akan ditampung yang pasti SK Menkumham ini berjalan dulu,” katanya.