Alex Ancam Pecat Kadernya, Ini Jawaban Mawardi Yahya Kader Golkar Bakal Calon Wagub Sumsel

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Ketua DPD 1 Partai Golkar Sumsel Ir H Alex Noerdin SH menginstruksikan seluruh jajaran partai berlambang pohon beringin ini untuk mendukung penuh Pasangan Bakal Cagub dan Cawagub H Dodi Reza Alex-HM Giri Ramanda Kiemas SE MM.

"Instruksi saya untuk semua kader, dukung penuh. Itu bae," tegas Alex Noerdin didampingi Sekretarisnya Ir H Herpanto saat mendampingi Pasangan Bakal Cagub dan Cawagub H Dodi Reza Alex-HM Giri Ramanda Kiemas SE MM mendaftar di KPU Sumsel, Rabu (10/1/2018).

Guna memaksimalkan perannya sebagai juru kampanye untuk memenangkan putra sulungnya itu, Alex mengaku akan mengambil cuti.

"Pas jadi Jurkam bae cutinyo. Dak sampe (sebulan). Pas nak kampanye baru cuti, gawe banyak, kamu ni. Kalau sekarang apo ye.. bolos sekarang ini. Izinlah. Aku kan nganter," kata Gubernur Sumsel dua periode.

Menyikapi adanya kader Partai Golkar lainnya yang maju pada Pilgub Sumsel, yakni Ir H Mawardi Yahya sebagai Bacawagubnya H Herman Deru SH MM, dengan lantang Alex menyatakan partai akan memecatnya.

"Pecat. Iya nggak boleh. Sekarang belum. Tapi kita akan mulai prosesnya. Sabar-sabar bae," kata mantan Bupati Muba dua periode.

Ketika pernyataan Alex Noerdin yang akan memecatnya dari Partai Golkar, Bakal calon wakil Gubernur Sumsel Ir H Mawardi Yahya yang juga merupakan kader senior partai Golkar Sumsel menanggapi dingin.

"Aku no comment baelah," ujar pria berambut putih.

Sebelumnya pada November 2017 lalu, Mawardi pernah berkomentar terkait keputusan DPP Golkar mengusung Dodi Reza Alex Noerdin sebagai bakal calon Gubernur Sumsel 2018 mendatang.

"Menurut aku itu hak partai. Jadi tidak ada masalah," kata Mawardi.

Kalau pun nanti partai Golkar akan memberikan sanksi terhadapnya, menurut Mawardi hal itu merupakan bagian dari konsekuensi pilihan, setiap pilihan itu pasti memiliki risiko.

"Kalau untuk saat ini, Belando maseh jauh. Apa yang mau disanksi. Sedangkan KPU Sumsel pun belum menetapkan peserta Pilgub. Nanti, pada bulan Februari sudah ditetapkan oleh KPU, berarti Belando lah parak," ujar mantan Bupati Ogan Ilir periode 2005-2015 ini .

Mawardi  mengaku tetap legowo dan tidak kecewa kalau pun nanti akan ada sanksi dari partai Golkar.

"Karena, dinamika politik itu kan sudah biasa terjadi," terangnya.

Dijelaskan Mawardi, Ketua Mahkamah Partai Golkar Nurdin Halid saja mendorong dan mempersilahkan kadernya untuk menggunakan hak pribadi. Tapi, bukan hak partai.