Disdik Sumsel Terjerat OTT
Terungkap, Sertifikasi Guru Dipersulit dan Diminta Bayaran Segini Per Orang, Gila
Guru-guru wajib mengumpulkan dana tersebut. Kemudian dari temuan tim Satgas diamankan 16,5 juta. Dan sudah diakui oleh yang bersangkutan
Laporan wartawan Sriwijaya Post, Darwin Sepriansyah
SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Kapolda Sumsel, Irjen Pol Agung Budi Maryoto, MSi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pihaknya, di Dinas Pendidikan Sumsel, Kamis (20/7/2017).
"Benar dari Polda Satgas OTT, dipimpin langsung Ditreskrimum. Tindakan ini berawal dari laporan guru yang menginformasikan kalau ada pungutan liar untuk mendapatkan sertifikasi," katanya ketika diwawancarai di sela-sela rapat pengamanan jelang even Triathlon di Jakabaring, Kamis (20/7/2017).
Dikatakan, padahal tujuan sertifikasi guru itu bertujuan baik.
Hanya saja, perolehannya malah dipersulit hingga disalahgunakan oleh oknum Disdik berinisial A untuk (staf atau pegawai) memungut dana liar sebesar Rp 200-300 ribu per orang.

Hal itu telah dilakukan sejak pertengahan bulan Juni lalu.
"Jadi guru-guru wajib mengumpulkan dana tersebut. Kemudian dari temuan tim Satgas diamankan 16,5 juta. Dan sudah diakui oleh yang bersangkutan," katanya.
Anak Buahnya Terjerat OTT Pungli. Kadisdik Sumsel Ternyata Bersama Gubernur Lagi Begini
Penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan Sumsel berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga siang hari.
Salah satu gedung yang sering digunakan untuk pelayanan sertifikasi juga sudah dipasang police line. Termasum beberapa ruang kerja staff dan pegawai tak luput dari penggeledahan.
Sayangnya, saat kejadian penggeledahan berlangsung, kepala Disdik Sumsel Drs Widodo M.Pd tak ada di tempat.
Karena disaat yang bersamaan Widodo tengah menghadiri halal bihalal Dinas Pendidikan Sumsel bersama Gubernur Sumsel di Grya Agung.

Saat ditemui di Grya Agung, Widodo enggan berkomentar banyak terkait penggeledahan di kantornya.
"Saya belum kesana. Baru dapat informasi dari anak buah saya," ujarnya singkat.
Disinggung apakah benar karena terkait dugaan pungli sertifikasi, Widodo tetap enggan berkomentar.